beritax.id – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyerahkan laporan hasil penelusuran dana terkait kerusuhan saat demo di Jakarta pada akhir Agustus ke Polda Metro Jaya. Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, menyatakan hasil analisis itu sudah lengkap dan kini berada di tangan penyidik. Namun, Ivan enggan membeberkan detail isi penelusuran dana tersebut kepada publik.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya menduga sejumlah pelajar diberi kompensasi untuk ikut dalam aksi demonstrasi. Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Putu Kholis Aryana, menyebut indikasi itu masih dalam tahap pendalaman. Polisi kini bekerja sama dengan PPATK untuk melacak aliran dana yang disebut mengalir ke kelompok tertentu. Investigasi ini diarahkan untuk menelusuri pola pendanaan yang lebih kolektif dan terstruktur.
Partai X Ingatkan Tugas Negara
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai kasus ini menunjukkan lemahnya fungsi negara dalam melindungi rakyat. Ia mengingatkan bahwa tugas negara jelas melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika pelajar mudah dijadikan korban kekuasaan uang dalam aksi jalanan, maka negara gagal melindungi generasinya. Rinto menegaskan, penyelidikan jangan berhenti di pelajar atau simpatisan, tetapi harus menelusuri jejak uang hingga ke pejabat yang mungkin terlibat.
Partai X berpandangan bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan, sedangkan pejabat hanyalah pelayan rakyat. Pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan untuk menjalankan kebijakan secara efektif, efisien, dan transparan. Negara sejati harus menjalankan kewenangan demi keadilan dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir individu.
Partai X menilai, penelusuran aliran dana tidak boleh berhenti pada simpatisan jalanan. Fokus harus diarahkan pada aktor intelektual dan pejabat yang menggunakan uang untuk menggerakkan massa. Jika negara hanya berani menindak rakyat, tetapi diam pada pejabat, hukum kehilangan legitimasi. Rakyat akan merasa semakin terhimpit oleh praktik hukum yang diskriminatif.
Solusi Partai X
Sebagai solusi, Partai X mendorong reformasi hukum berbasis kepakaran untuk mengurangi ruang manipulasi hukum. Pemisahan jelas antara negara dan pemerintah harus ditegakkan agar negara tidak runtuh saat rezim gagal. Transformasi birokrasi digital harus segera dijalankan untuk menutup ruang aliran dana ilegal. Selain itu, pendidikan moral dan berbasis Pancasila wajib diperkuat agar generasi muda tidak mudah dimobilisasi dengan uang.
Partai X menegaskan, kasus aliran dana demo ini adalah cermin krisis kepemimpinan dan keadilan. Negara seharusnya hadir melindungi pelajar, bukan membiarkan mereka dijadikan alat kepentingan pejabat. Tanpa keteladanan dan keberanian menindak aktor sesungguhnya, hukum hanya menjadi alat represi. Negara harus kembali ke tujuan utamanya keadilan dan kesejahteraan rakyat.
