beritax.id – Penjajahan modern fiskal menempatkan Indonesia sebagai “policy taker” dalam pembuatan kebijakan perpajakan global. Negara kita semakin kehilangan kendali atas kebijakan fiskalnya. Sistem perpajakan yang didikte oleh organisasi internasional seperti OECD memaksa Indonesia untuk mengikuti standar yang sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan nasional. Hal ini menyebabkan Indonesia lebih banyak menerima kebijakan dari luar, daripada merumuskan kebijakan yang menguntungkan rakyat.
Kehilangan Kendali Fiskal dalam Sistem Global
Indonesia terjebak dalam mekanisme yang dikendalikan oleh negara-negara maju melalui standar global seperti BEPS. Meskipun tidak menjadi anggota penuh OECD, Indonesia terpaksa mengadopsi kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga ini. Padahal, kebijakan tersebut sering kali bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia. Negara kita lebih sering menjadi “rule taker” yang menerima kebijakan tanpa bisa berpartisipasi aktif dalam pembentukan aturan tersebut.
Penurunan Kedaulatan Fiskal Indonesia
Indonesia telah kehilangan sebagian besar kedaulatan fiskalnya. Peraturan yang mengikat negara-negara berkembang, seperti Pajak Minimum Global (GMT) yang diterapkan dalam BEPS, memberikan tekanan besar pada Indonesia. Meskipun memiliki kebijakan pajak yang lebih rendah untuk menarik investasi, negara asal investor asing tetap dapat memungut pajak tambahan. Ini menunjukkan bagaimana Indonesia terpaksa mematuhi kebijakan fiskal internasional yang merugikan pembangunan ekonomi domestiknya.
Kepatuhan Terhadap Standar Internasional yang Merugikan
Salah satu contoh konkret adalah kebijakan Tax Holiday yang diberikan kepada perusahaan multinasional, namun tidak membawa dampak signifikan bagi rakyat. Indonesia dipaksa untuk mengikuti standar internasional yang memberi insentif pajak kepada korporasi besar. Pada saat yang sama, rakyat Indonesia harus membayar lebih banyak melalui pajak konsumsi yang meningkat, seperti PPN. Hal ini semakin memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi.
Solusi untuk Meningkatkan Kedaulatan Fiskal Indonesia
Indonesia perlu memperjuangkan kedaulatan fiskalnya dengan mengevaluasi kembali partisipasinya dalam mekanisme perpajakan internasional. Pemerintah harus lebih berani merancang kebijakan fiskal yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional. Selain itu, Indonesia harus mengurangi ketergantungan pada standar global yang tidak menguntungkan, dengan berfokus pada kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada rakyat. Membangun aliansi dengan negara-negara berkembang untuk memperjuangkan kepentingan fiskal bersama juga merupakan langkah strategis yang perlu diambil.
Penutup
Penjajahan modern fiskal yang mengakibatkan Indonesia menjadi “policy taker” harus dihentikan. Negara perlu memulihkan kedaulatan fiskalnya dengan merancang kebijakan pajak yang lebih berpihak pada rakyat. Hanya dengan kebijakan fiskal yang adil dan berkelanjutan, Indonesia dapat menciptakan sistem perpajakan yang mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
