beritax.id – Bupati Pati Sudewo tercatat memiliki delapan kendaraan dengan total nilai mencapai Rp6,33 miliar. Tiga mobil di antaranya bernilai miliaran rupiah per unit. Berdasarkan LHKPN per 11 April 2025, kendaraan tersebut meliputi BMW X5 tahun 2023 senilai Rp1,9 miliar, Toyota Alphard tahun 2024 senilai Rp1,7 miliar, dan Toyota Land Cruiser tahun 2019 senilai Rp1,9 miliar. Selain itu, Sudewo memiliki lima kendaraan lain dengan nilai mulai dari Rp4 juta hingga ratusan juta rupiah. Nilai aset kendaraannya naik 48,31 persen dibandingkan LHKPN 2023.
Di tengah sorotan atas isi garasinya, Sudewo juga menghadapi tuntutan mundur dari jabatannya. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menilai kebijakan yang ia keluarkan tidak pro terhadap rakyat. Aksi unjuk rasa bahkan berlangsung ricuh. Meski begitu, Sudewo menegaskan dirinya tidak akan mundur dan menyebut semua ada mekanisme konstitusional. Ia mengaku akan menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran.
Partai X: Kekayaan Pejabat Kontras dengan Kondisi Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai kesenjangan ini menunjukkan lemahnya keberpihakan kebijakan pada rakyat kecil. Menurutnya, tugas negara ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
“Kalau rakyat punya tiga mobil, mungkin bisa makan layak. Tapi kenyataannya, masih banyak rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar,” ujarnya.
Partai X menegaskan bahwa kekayaan pejabat harus diimbangi dengan transparansi, integritas, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Prinsip keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan menjadi patokan setiap pengambilan keputusan publik. Negara tidak boleh membiarkan jurang kekayaan antara pejabat dan rakyat semakin lebar tanpa intervensi kebijakan yang nyata.
Solusi Partai X: Reformasi LHKPN dan Kesejahteraan Dasar
Partai X mengusulkan reformasi LHKPN agar tidak hanya mencatat harta, tetapi juga mengukur kontribusi nyata pejabat terhadap kesejahteraan rakyat. Selain itu, kebijakan redistribusi anggaran harus diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Pemerintah daerah wajib menempatkan program pengentasan kemiskinan sebagai prioritas anggaran di atas belanja simbolik atau proyek prestise.
Partai X menegaskan, ukuran keberhasilan pemimpin bukan pada jumlah mobil di garasinya, melainkan pada seberapa jauh rakyat merasakan keadilan. Kekayaan pribadi pejabat seharusnya selaras dengan upaya mereka memastikan rakyat terbebas dari kemiskinan.
