beritax.id – Setiap lima tahun, ruang publik Indonesia selalu dipenuhi oleh satu pertanyaan yang berulang siapa yang akan menjadi presiden berikutnya. Nama berganti, partai berganti, koalisi berganti, namun satu pertanyaan yang lebih mendasar justru jarang disentuh, yakni siapa yang sebenarnya menentukan arah negara ini. Di balik dinamika elektoral, terdapat kegelisahan yang lebih dalam. Apakah pergantian pemimpin benar-benar berarti pergantian arah kebijakan, atau sekadar pergantian wajah dalam sistem yang sama? Dalam banyak kasus, kebijakan strategis negara tetap bergerak dalam pola yang tidak banyak berubah meskipun pemerintahan silih berganti. Pertanyaan yang lebih penting kemudian muncul siapa yang sesungguhnya menjadi “tuan” atas negara ini?
Pergantian Pemimpin dan Ketetapan Arah Kekuasaan
Dalam salah satu forum Maiyah, Cak Nun pernah menyampaikan pandangan yang menekankan inti persoalan bukan pada figur, melainkan pada kedaulatan bangsa. “Siapapun pemimpin kita di Indonesia, problemnya sebenarnya cuman satu kita mau menjadi budak bangsa lain ataukah kita mau mandiri?” Pernyataan ini menggeser fokus perdebatan dari siapa yang memimpin menuju bagaimana kedaulatan dijalankan. Dalam perspektif tersebut, presiden hanyalah salah satu aktor dalam sistem, sementara arah kebijakan negara sangat mungkin dipengaruhi oleh kekuatan lain yang lebih besar dan tidak selalu terlihat oleh publik. Dari sini muncul kesadaran bahwa persoalan bangsa tidak cukup disederhanakan menjadi urusan pergantian pemimpin.
Negara, Kepemilikan, dan Arah Kebijakan
Dalam kehidupan sehari-hari, jabatan tertinggi dalam sebuah organisasi tidak selalu identik dengan kepemilikan. Seorang direktur perusahaan dapat diganti kapan saja, tetapi pemilik modal tetap menjadi penentu arah utama. Logika serupa kerap digunakan untuk membaca dinamika negara. Presiden memang memiliki kewenangan besar, tetapi pertanyaan penting tetap sama kepentingan siapa yang sesungguhnya dijalankan oleh kebijakan negara? Kemandirian bangsa dalam konteks ini bukan sekadar slogan politik. Ia mencakup kemampuan menentukan kebijakan sendiri, mengelola sumber daya tanpa tekanan eksternal, serta menyusun arah ekonomi dan pembangunan berdasarkan kebutuhan rakyat, bukan kepentingan luar.
Ketergantungan sebuah bangsa tidak selalu hadir dalam bentuk penjajahan fisik. Dalam konteks modern, ketergantungan dapat muncul melalui berbagai jalur, seperti utang, teknologi, sistem ekonomi global, pangan, energi, hingga cara berpikir.
Sebuah bangsa bisa saja tampak merdeka secara formal, tetapi tetap bergantung dalam pengambilan keputusan strategisnya. Kondisi ini membuat kemerdekaan politik tidak selalu sejalan dengan kemandirian substansial. Dalam pandangan yang disampaikan, Indonesia sejatinya tidak memiliki tradisi imperialisme. Nusantara lebih dikenal dengan nilai “gendong momong”, yaitu merawat dan hidup berdampingan. Namun nilai keterbukaan tersebut tidak boleh berubah menjadi kelemahan yang menempatkan bangsa dalam posisi bergantung.
Demokrasi dan Pertanyaan tentang Kendali
Dalam praktik demokrasi, masyarakat sering kali diarahkan untuk fokus pada proses pemilihan pemimpin. Namun terdapat pertanyaan yang lebih mendasar dari itu: siapa yang menentukan arah kendaraan bernama negara ini?
Jika pengemudi dapat berganti setiap lima tahun, tetapi arah perjalanan ditentukan oleh pihak lain, maka pergantian tersebut tidak serta-merta mengubah tujuan. Karena itu, ukuran keberhasilan bangsa tidak cukup hanya dilihat dari siapa yang menang dalam pemilu. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana bangsa ini mampu menjaga kemandiriannya dalam menentukan arah kebijakan.
Pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak semata ditentukan oleh nama yang muncul dalam surat suara pemilihan presiden. Lebih dari itu, masa depan bangsa ditentukan oleh kemampuan menjaga kedaulatan di tengah berbagai bentuk pengaruh eksternal dan internal. Persoalan utama bukan sekadar siapa yang duduk di kursi kekuasaan, tetapi apakah bangsa ini benar-benar menjadi penentu arah di rumahnya sendiri. Dalam kerangka tersebut, pesan yang mengemuka adalah sederhana namun mendalam: menolak menjajah, dan pada saat yang sama menolak untuk dijajah.
