beritax.id — Presiden Prabowo Subianto menegaskan penghematan anggaran besar-besaran memungkinkan program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan. Pernyataan itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden.
Menurut Prabowo, manajemen ekonomi dijalankan secara hati-hati dan efektif. Salah satu hasilnya adalah realisasi program MBG sejak 6 Januari 2025. Hingga kini, program ini menjangkau 1.286 titik dengan 3,4 juta penerima manfaat.
Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR RI, Sturman Panjaitan, menyatakan peluang pembahasan RUU Perampasan Aset terbuka tahun ini. Hal ini menindaklanjuti arahan Presiden. Namun hingga kini Baleg belum menerima penugasan resmi dari pimpinan DPR.
“Baru sebatas sinyal, belum ada surat penugasan. Kita tunggu saja sikap pimpinan DPR,” ujar Sturman di Senayan.
Partai X: Hemat Anggaran Jangan Berarti Bebani Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menyatakan skeptis terhadap narasi penghematan pemerintah. Menurutnya, pemerintah terlihat bangga penghematan anggaran, tapi rakyat malah tekor.
“Kalau hemat tapi rakyat tetap kelaparan dan pendidikan carut-marut, siapa sebenarnya yang dihemat? Pejabat atau rakyat?” ujarnya. Prayogi mengingatkan, tugas pemerintah bukan hanya menekan anggaran, tapi juga melindungi, melayani, dan mengatur rakyat.
Partai X menegaskan bahwa pengelolaan anggaran tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan sosial dan keberpihakan pada rakyat.
Dalam prinsip Partai X, keberanian moral dan keberpihakan struktural adalah kunci arah kebijakan.
“Kalau hematnya untuk bayar utang dan proyek mercusuar, tapi rakyat tak dapat pekerjaan layak, itu bukan keadilan,” kata Prayogi. Ia menambahkan, negara harus berpihak pada mereka yang paling terdampak krisis, bukan terus menyubsidi para tuan modal.
Kritik Partai X: Anggaran Rakyat Harus Transparan dan Pro-Rakyat
Partai X mendesak agar program seperti MBG tidak hanya jadi simbol penguasa populis. Evaluasi menyeluruh dibutuhkan agar anggaran tidak bocor. “Rakyat perlu transparansi. Apa indikator keberhasilannya? Siapa penyedia makanannya? Siapa pengawasnya?” ujar Prayogi.
Menurut Partai X, hemat anggaran harus adil. Jangan ada pemotongan di sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, dan pangan rakyat. Prinsip keadilan fiskal mengharuskan negara menekan anggaran, bukan kebutuhan dasar masyarakat.
Partai X mengusulkan audit sosial terhadap semua program strategis, termasuk MBG, agar tidak jadi lahan pemborosan terselubung. “Kami mendorong keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawasi realisasi program,” tegas Prayogi.
Reformasi anggaran juga diperlukan agar alokasi lebih berpihak pada rakyat miskin, petani, buruh, dan pelaku UMKM. “Anggaran negara adalah uang rakyat. Jangan sembarang klaim hemat kalau tidak menyentuh kesejahteraan rakyat,” tutupnya.
