JAKARTA – Dalam literatur sejarah peradaban, sebuah rezim kekuasaan yang absolut selalu ditopang oleh dua pilar utama: kekuatan koersif yang loyal dan ahli-ahli hukum yang siap merumuskan justifikasi (pembenaran) atas nama aturan. Jika dianalogikan dengan kisah-kisah klasik, seorang penguasa selalu memiliki “ahli sihir” yang mampu menyulap seutas tali menjadi ular yang menakutkan, sekadar untuk memukau dan menundukkan nalar publik. Dalam tata kelola negara modern, “tongkat sihir” yang paling ampuh itu bernama instrumen penegakan hukum.
Refleksi mengenai anatomi kekuasaan ini menjadi sangat relevan ketika kita menengok kembali dinamika politik yang mengiringi era kepemimpinan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Berbagai diskusi di ruang-ruang akademik dan forum masyarakat sipil kerap menyoroti sebuah fenomena sosiopolitik yang patut direnungkan dengan kepala dingin. Terdapat sebuah persepsi publik yang kuat mengenai betapa dominannya kendali eksekutif terhadap lembaga-lembaga penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga komisi antirasuah.
Mengapa mengendalikan penegak hukum menjadi sumber kekuatan utama bagi sebuah kekuasaan yang bergaya “Firaun”? Jawabannya terletak pada efisiensi kendali politik. Dalam negara yang mengaku demokratis, penguasa tidak perlu lagi menggunakan kekerasan fisik atau militer untuk membungkam kritik. Oposisi politik dapat dijinakkan dan “disandera” melalui ancaman pembukaan kembali kasus-kasus hukum masa lalu. Sebaliknya, aliansi politik dapat diperkuat dengan jaminan “keamanan” dari jerat hukum, selama mereka bersedia tunduk pada kehendak istana.
Praktik penyanderaan politik melalui instrumen hukum inilah yang menghasilkan sebuah harmoni semu. Politisi, ketua partai, hingga kepala daerah mendadak merapatkan barisan dan menyatakan dukungan mutlak bukan karena kesamaan visi ideologis, melainkan karena ketakutan. Ketika penegak hukum memegang “kartu truf” dosa-dosa masa lalu para aktor politik, maka sang pemegang kendali aparat hukum otomatis menjadi sutradara tunggal yang bisa mengatur naskah panggung politik nasional sesuka hati.
Dampak dari “sihir” penegakan hukum ini menjalar hingga ke akar rumput. Ruang kebebasan sipil menjadi menyempit. Para aktivis, akademisi, dan masyarakat yang mencoba bersuara kritis sering kali dihadapkan pada ancaman kriminalisasi dengan menggunakan pasal-pasal karet atau undang-undang transaksi elektronik yang ditafsirkan secara elastis. Hal ini menciptakan chilling effect (efek gentar), di mana publik memilih bungkam demi keselamatan diri dan keluarganya.
Inilah esensi terdalam dari kekuasaan gaya Firaun di abad ke-21. Kepentingan penguasa secara perlahan disamarkan sebagai kepentingan negara. Ketika seseorang menentang kebijakan penguasa, ia dengan mudah dilabeli sebagai penentang negara atau perusak stabilitas, lalu diproses secara hukum. Penegak hukum kehilangan blindfold (kain penutup mata) keadilannya; mereka bisa melihat dengan sangat jelas siapa yang sedang dihakimi dan siapa yang harus dilindungi.
Situasi ini tentu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut menjadi budaya politik baru di Indonesia. Demokrasi sejatinya dibangun di atas pilar checks and balances (saling uji dan saling imbang). Ketika pilar ini runtuh karena satu institusi eksekutif terlalu dominan mengendalikan institusi yudikatif dan penegak hukum, maka keadilan bergeser menjadi sekadar ilusi yang dipoles secara administratif.
Menelaah fenomena ini secara mendalam sangatlah penting. Tujuannya bukan untuk menyebarkan kebencian atau merendahkan capaian-capaian positif di masa lalu, melainkan untuk membangun kesadaran kolektif bangsa. Kita diajak untuk menyadari bahwa penegakan hukum harus segera dibebaskan dari cengkeraman politik partisan, karena hukum yang mengabdi pada kekuasaan adalah racun yang akan membunuh masa depan republik kita secara perlahan.
