JAKARTA – Mengkaji dan mendiskusikan dinamika pemusatan kekuasaan, pelemahan institusi penegak hukum, dan intervensi terhadap peradilan pada masa kepemimpinan Presiden ke-7, tidak boleh dimaknai sebagai upaya untuk meratapi masa lalu atau menebar dendam politik. Sebaliknya, telaah reflektif ini harus diposisikan sebagai langkah diagnostik (medical check-up) bagi kesehatan demokrasi dan sistem ketatanegaraan Indonesia di masa depan.
Pemusatan kekuasaan yang berlebihan yang dalam seri tulisan ini kita refleksikan melalui metafora “Firaunisme”—adalah sebuah penyakit sistemik. Penyakit ini memiliki potensi untuk menjangkiti siapa saja yang kelak memegang tampuk kepemimpinan, apabila celah pada sistem hukum kita dibiarkan menganga. Oleh karena itu, tugas utama kita bukanlah sekadar mengkritik sosok masa lalu, melainkan memastikan bahwa ekosistem politik kita tidak lagi memungkinkan munculnya gaya kekuasaan yang absolut.
Dalil klasik dari Lord Acton mengingatkan kita bahwa kekuasaan pada dasarnya cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut pasti akan korup secara mutlak (power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely). Ketika instrumen koersif negara seperti kepolisian, kejaksaan, komisi antikorupsi, hingga Mahkamah Konstitusi berhasil ditarik masuk ke dalam orbit kepentingan eksekutif, maka keseimbangan rasional sebuah negara akan hancur seketika. Hukum berubah wujud menjadi sekadar instrumen untuk mengintimidasi yang lemah dan memberikan imunitas bagi yang kuat.
Lantas, bagaimana cara kita keluar dari bayang-bayang kekuasaan gaya Firaun ini dan memutus siklusnya? Langkah pertama yang paling fundamental adalah mengembalikan supremasi hukum pada fitrahnya. Keterikatan antara institusi penegak hukum dengan kendali politik eksekutif harus dipangkas secara radikal. Aparatur kepolisian, kejaksaan, dan komisi antirasuah harus menjawab panggilan undang-undang dan nurani keadilan, bukan merespons arahan dari balik dinding istana.
Langkah kedua adalah mereformasi tata cara seleksi aparat penegak hukum dan para hakim, khususnya hakim Mahkamah Konstitusi. Proses seleksi yang selama ini kerap diwarnai oleh politik dagang sapi di parlemen harus diganti dengan sistem yang murni mengedepankan rekam jejak, integritas moral, dan kapasitas intelektual. Negara ini membutuhkan sosok-sosok negarawan yang berani berkata “tidak” kepada penguasa yang melenceng dari konstitusi.
Langkah ketiga yang tak kalah penting adalah memperkuat kembali peran dan kebebasan civil society (masyarakat sipil). Akademisi yang tidak bisa dibeli, mahasiswa yang terus menyalakan nalar kritis, pers yang independen, dan rakyat yang melek politik adalah benteng terakhir pertahanan republik. Kebisuan dan sikap apatis dari masyarakat sipil adalah oksigen yang paling dibutuhkan oleh kekuasaan absolut untuk terus bernapas dan membesar.
Kita harus terus menumbuhkan budaya bangsa yang memuliakan rule of law (negara yang diatur oleh hukum), bukan rule by law (hukum yang dijadikan alat oleh penguasa). Kedaulatan sejati ada di tangan rakyat, bukan di tangan elit yang pandai memanipulasi pasal-pasal undang-undang. Kepatuhan rakyat kepada negara harus lahir dari rasa percaya terhadap keadilan sistem, bukan dari rasa takut terhadap aparat penegaknya.
