beritax.id – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan tidak ada peluang bagi PDIP masuk ke dalam kabinet Prabowo Subianto. Hal ini ditegaskan usai pertemuan antara Prabowo dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dalam peringatan Hari Lahir Pancasila.
Menurut Dasco, kehadiran Prabowo dalam acara tersebut merupakan bagian dari agenda kenegaraan yang diatur melalui Keputusan Presiden. “Karena memang ada Keppres untuk merayakan bersama, maka Presiden hadir dan memberikan sambutan,” jelasnya kepada wartawan pada Rabu (4/6/2025).
Dasco menyebut suasana pertemuan berlangsung hangat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga hadir dan bertemu Megawati untuk pertama kalinya sejak Pilpres 2024. Namun Dasco menegaskan, pertemuan tersebut tidak berarti ada pembicaraan atau pembagian kursi kabinet.
“Sampai saat ini belum ada pembicaraan. Rasanya terlalu jauh jika pertemuan itu langsung dikaitkan dengan koalisi,” tegas Dasco.
Partai X: Pemerintahan Bukan Arena Transaksi Kekuasaan
Menanggapi hal tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan menilai pernyataan Dasco sebagai pengingat bahwa permainan kursi masih dominan. Ia mengingatkan bahwa pemerintahan bukan arena transaksi kekuasaan antar partai.
“Negara itu tugasnya tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Bukan bagi-bagi jabatan,” tegas Rinto. Menurutnya, ketika partai hanya sibuk mengincar posisi kabinet, maka mandat rakyat jadi terlupakan.
Partai X menegaskan bahwa pemerintah adalah pelayan rakyat, bukan pemilik negara. Prinsip dasar kenegaraan harus kembali ditegakkan. Kursi menteri bukan warisan kekuasaan, tapi amanah untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pemerintahan yang terlalu fokus pada siapa masuk kabinet justru menunjukkan bahwa sistem kita belum berpihak kepada rakyat.
Solusi Partai X: Bukan bagi kekuasaan, tapi bangun sistem kedaulatan rakyat
Partai X mendorong perubahan struktur nasional. Pertama, membatasi konsentrasi kekuasaan di tangan eksekutif melalui pemisahan tegas lembaga negara dan lembaga pemerintah. Kedua, menata ulang sistem koalisi agar tidak berbasis pembagian jabatan, tapi visi kebangsaan.
Ketiga, membentuk Dewan Kedaulatan Rakyat untuk mengawal amandemen konstitusi demi memastikan arah pemerintahan tetap pada kepentingan rakyat. Keempat, semua partai wajib menjalankan pendidikan atau dibubarkan.
Partai X melalui Sekolah Negarawan menyiapkan pemimpin yang tidak hanya mengejar jabatan, tapi mengabdi untuk rakyat. Di sekolah ini, diajarkan bahwa kekuasaan adalah tanggung jawab, bukan komoditas.
Sekolah Negarawan membentuk karakter pemimpin visioner, berpikir kritis, dan memiliki integritas tinggi. Inilah jawaban atas krisis kepemimpinan yang selalu terjebak dalam hitungan koalisi dan posisi.
Partai X mengingatkan bahwa pemilik sah negara adalah rakyat. Setiap kebijakan harus berdasarkan mandat rakyat, bukan kesepakatan antar pejabat. Jika rakyat hanya dijadikan objek suara dan dilupakan setelah pemilu, maka demokrasi kehilangan maknanya.
“Jangan bagi-bagi kursi, lalu lupakan mandat rakyat. Negara ini bukan milik segelintir orang,” pungkas Rinto.
