beritax.id – Pajak semakin menekan rakyat Indonesia. Meskipun pajak terus meningkat, sistem pajak yang ada justru memperburuk ketidakadilan sosial. Sistem pajak yang tidak adil ini semakin mempersulit kehidupan rakyat, sementara korporasi besar dan pejabat ekonomi tetap menikmati berbagai insentif. Pemerintah tampaknya tidak mampu mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Alih-alih mengurangi ketimpangan, kebijakan pajak yang ada justru memperburuk jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.
Pajak Semakin Menekan Rakyat
Pajak semakin menekan, khususnya bagi kelompok menengah ke bawah. Mereka yang sudah hidup dalam keterbatasan harus mengeluarkan sebagian besar pendapatan untuk membayar pajak. Ketika pajak semakin tinggi, daya beli rakyat semakin menurun, sementara biaya hidup tidak terkendali. Di sisi lain, sistem pajak yang tidak progresif memungkinkan kelompok kaya dan korporasi besar untuk menghindari pajak dengan berbagai celah hukum. Ketidakadilan ini menjadi bukti bahwa sistem pajak saat ini tidak berpihak pada rakyat, dan kesejahteraan yang dijanjikan hanya tinggal impian.
Kesejahteraan Rakyat yang Hanya Impian
Seiring dengan meningkatnya beban pajak, kesejahteraan rakyat justru semakin terabaikan. Pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap lapangan pekerjaan yang layak semakin sulit dijangkau oleh mayoritas rakyat. Korupsi yang merajalela di birokrasi memperburuk sistem distribusi kesejahteraan yang tidak adil. Ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan sosial semakin membuat rakyat merasa terpinggirkan. Padahal, dalam UUD 1945, sudah tercantum bahwa tujuan negara adalah menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.
Ironisnya, meskipun pajak semakin menekan rakyat, korporasi besar dan pejabat ekonomi justru sering terhindar dari kewajiban pajaknya. Praktik penghindaran pajak yang meluas, ditambah dengan kebijakan yang lebih menguntungkan korporasi besar, menciptakan ketimpangan yang sangat tajam. Sementara rakyat bekerja keras untuk memenuhi kewajiban pajaknya, mereka yang memiliki kekuasaan dan modal justru dapat memanfaatkan celah hukum untuk menghindari pembayaran pajak. Hal ini semakin memperburuk ketidakadilan sosial dan ekonomi di Indonesia.
Solusi dari Prinsip Partai X
Partai X menawarkan sejumlah solusi yang bertujuan untuk mengatasi ketidakadilan dalam sistem pajak dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Beberapa solusi yang diajukan sesuai dengan prinsip Partai X antara lain:
- Reformasi Sistem Pajak: Pajak harus dibebankan secara adil dan progresif. Mereka yang memiliki lebih banyak kekayaan harus membayar lebih tinggi, sementara mereka yang kurang mampu mendapatkan keringanan. Sistem pajak harus bisa menciptakan pemerataan dan kesejahteraan sosial.
- Pengawasan yang Lebih Ketat terhadap Korporasi: Pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap korporasi besar yang menghindari pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan sistem transparansi yang lebih baik dan penggunaan teknologi untuk memantau aktivitas pajak perusahaan besar.
- Pemangkasan Celah Pajak yang Menguntungkan Pejabat: Sistem pajak harus mengurangi celah yang memungkinkan pejabat dan korporasi besar menghindari kewajiban pajak mereka. Pemerintah harus memperbaiki regulasi yang selama ini memberikan kelonggaran pada segelintir orang kaya dan perusahaan besar.
- Pemisahan Tugas Negara dan Pemerintah: Pemisahan yang jelas antara negara dan pemerintah akan memberikan negara peran yang lebih besar dalam melindungi rakyat dan mengatur distribusi pajak secara adil. Negara harus bertindak sebagai pelindung rakyat, bukan sebagai alat penguasa.
- Reformasi Hukum untuk Mengurangi Korupsi: Pemerintah harus melakukan reformasi hukum yang berbasis pada kepakaran, memastikan bahwa hukum berpihak pada yang benar, bukan pada mereka yang memiliki kekuasaan atau uang lebih banyak.
- Pendidikan Moral dan Politik Berbasis Pancasila: Generasi mendatang perlu dididik dengan nilai-nilai Pancasila, agar mereka dapat berperan aktif dalam menciptakan keadilan sosial. Pendidikan ini harus diselenggarakan di seluruh jenjang pendidikan agar semua warga negara memiliki kesadaran tinggi terhadap tanggung jawab sosial mereka.
Pendidikan Moral dan Kesadaran Sosial untuk Generasi Mendatang
Pendidikan moral dan politik berbasis Pancasila menjadi kunci untuk menciptakan kesadaran sosial di kalangan generasi muda. Sehingga pendidikan ini harus fokus pada pengajaran tentang keadilan sosial, hak-hak rakyat, dan pentingnya transparansi dalam sistem pemerintahan. Dengan pendidikan ini, diharapkan generasi mendatang akan memiliki kemampuan untuk menuntut keadilan dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat, tanpa terjebak dalam kepentingan penguasa atau korporasi.
Pajak yang semakin menekan dan ketidakadilan dalam sistem pajak menciptakan jurang pemisah yang semakin dalam antara rakyat dan penguasa. Untuk menciptakan kesejahteraan yang sejati, pemerintah harus segera melakukan reformasi yang signifikan dalam sistem pajak, hukum, dan pemerintahan. Dengan menerapkan solusi yang sesuai dengan prinsip Partai X, negara dapat menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
