beritax.id – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa kritik dan saran publik merupakan energi untuk memperbaiki institusi. Dalam pidato HUT Ke-79 Bhayangkara di Monas, Kapolri mengakui bahwa Polri belum sempurna dan perlu terus berbenah.
Jenderal Sigit menekankan pentingnya adaptasi dan perubahan yang berkelanjutan. Ia berkomitmen agar Polri hadir sebagai pelindung masyarakat dalam menghadapi tantangan menuju visi Indonesia Emas 2045. Kapolri juga menyoroti peran Polri dalam program ketahanan pangan dan mendukung makan bergizi gratis.
Partai X: Jangan Terima Kritik Hanya Saat Ulang Tahun!
Menanggapi pernyataan Kapolri, Anggota Majelis Tinggi Partai X dan Direktur X-Institute Prayogi R Saputra menyambut baik ajakan terbuka tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa sikap terbuka tidak bisa hanya berhenti di mimbar seremoni. “Kalau Kapolri serius menerima kritik, hentikan dulu intimidasi terhadap rakyat yang bersuara kritis di lapangan,” tegas Prayogi.
Menurutnya, masih banyak warga, aktivis, hingga jurnalis yang mengalami tekanan, teror, dan pembungkaman. Hal ini bertolak belakang dengan semangat keterbukaan yang diklaim di panggung-panggung formal. “Kritik bukanlah bentuk perlawanan, tapi tanda cinta rakyat pada negaranya,” ujar Prayogi.
Prinsip Negara: Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat
Partai X kembali menegaskan bahwa tugas utama pemerintah adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ketika suara rakyat dibungkam dan pembenahan hanya jadi wacana, maka negara sedang menyimpang dari prinsip dasarnya.
Kapolri seharusnya berdiri sebagai simbol pelindung konstitusi, bukan penjaga kepentingan kekuasaan. Partai X menilai, aparat harus netral dan tidak boleh menjadi alat pembungkam kebebasan berekspresi yang dijamin undang-undang.
Dalam prinsip Partai X, negara bukanlah pemilik rakyat, tapi wadah yang dikuatkan oleh kedaulatan rakyat. Maka, institusi seperti Polri harus memperlihatkan keberpihakannya kepada keadilan, bukan hanya pada perintah kekuasaan.
Kritik adalah vitamin demokrasi. Jika negara takut pada kritik, maka yang dibangun bukan negara hukum, melainkan negara ketakutan. Prinsip ini menjadi fondasi semua gerak Partai X dalam mengawal demokrasi yang sehat dan partisipatif.
Solusi Partai X: Bentuk Komisi Pemantauan Kritik Rakyat
Sebagai solusi, Partai X mengusulkan pembentukan Komisi Pemantauan Kritik Rakyat yang bersifat independen. Komisi ini akan memastikan bahwa laporan intimidasi, kriminalisasi, dan ancaman terhadap warga yang menyampaikan kritik ditangani dengan cepat dan adil.
Partai X juga mengusulkan reformasi sistem pelaporan masyarakat terhadap aparat kepolisian yang melanggar kode etik. Mekanisme pengawasan eksternal harus diperkuat agar integritas Polri tidak hanya dijaga dari dalam, tapi juga oleh masyarakat sipil.
Sekolah Negarawan Partai X menempatkan pelatihan etika, kepemimpinan publik, dan nilai-nilai konstitusi sebagai kurikulum wajib untuk seluruh pejabat negara dan aparat hukum. Polisi tidak cukup hanya dilatih disiplin dan strategi keamanan, tapi juga harus dibekali kepekaan terhadap hak rakyat dan kritik sosial.
Partai X menegaskan bahwa kepercayaan rakyat tidak dibangun lewat spanduk, parade, atau ucapan saat HUT. Ia dibangun melalui sikap terbuka, pengakuan atas kesalahan, dan kesediaan berubah secara nyata. Jika kritik masih dibalas intimidasi, maka Polri belum siap jadi institusi demokratis sejati. Sudah waktunya berhenti alergi terhadap suara rakyat dan mulai belajar mendengarkan, bukan membungkam.
