beritax.id – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan seluruh pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi belanja birokrasi. Langkah ini sebagai respons terhadap kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026.
“Rapat-rapat, perjalanan dinas, pemeliharaan, dan sebagainya kadang berlebihan. Ini harus dikurangi,” ujar Tito di Jakarta, Kamis.
Namun kebijakan efisiensi itu menuai sorotan publik. Banyak pihak menilai, pemerintah seolah hanya meminta rakyat berhemat tanpa memangkas gaya hidup birokrasi sendiri.
Partai X: Rakyat Bukan Mesin Irit Anggaran
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menilai kebijakan efisiensi seharusnya dimulai dari tubuh birokrasi.
“Tugas negara itu tiga loh, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” tegasnya.
Menurut Prayogi, kebijakan efisiensi hanya akan adil jika pejabat negara lebih dulu memangkas pengeluaran seremonial dan fasilitas mewah.
“Potong dulu belanja meja, baru minta rakyat irit. Jangan rakyat yang terus disuruh berhemat,” ujarnya.
Kritik Partai X: Pemerintah Harus Jalankan Amanat Rakyat
Partai X menilai, pemerintah kerap lupa bahwa mereka hanyalah bagian kecil dari rakyat yang diberi mandat untuk bekerja bagi rakyat. Dalam prinsip Partai X, pemerintah bukanlah pemilik negara, tetapi pelayan rakyat alias TKI (Tenaga Kerja Indonesia)ang digaji oleh rakyat.
“Jika pemerintah lalai dan tidak efektif, rakyat sebagai pemilik kedaulatan berhak menegur,” terang Prayogi.
Ia menambahkan, efisiensi tidak boleh dijadikan tameng untuk memotong anggaran publik seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Solusi Partai X: Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Anggaran
Mengacu pada prinsip dan solusi Partai X, ada langkah konkret yang bisa dilakukan:
- Transformasi birokrasi digital untuk memutus rantai korupsi dan menghindari manipulasi manual dalam anggaran.
- Reformasi hukum berbasis kepakaran, agar pengawasan anggaran lebih objektif dan profesional.
- Pemaknaan ulang Pancasila sebagai pedoman operasional, bukan slogan, agar efisiensi berpihak pada keadilan sosial.
- Pemangkasan anggaran seremonial di tingkat kementerian dan daerah, dialihkan langsung ke sektor produktif rakyat.
- Pendidikan moral dan berbasis Pancasila bagi aparatur negara, agar mereka sadar bahwa setiap rupiah berasal dari keringat rakyat.
Partai X menegaskan, efisiensi sejati bukan sekadar mengurangi angka di kertas anggaran, melainkan mengubah paradigma kekuasaan menjadi pelayanan publik.
“Negara harus hadir bukan hanya untuk mengatur, tetapi juga melindungi dan melayani rakyat. Itulah inti tugas negara,” pungkas Prayogi.
