beritax.id — Fenomena media bayaran pemerintah kian menguat di tengah kebisingan ruang digital Indonesia. Di saat publik dibanjiri konten media sosial, influencer, dan video viral berdurasi pendek, sebagian media arus utama justru semakin bergantung pada kontrak publikasi dan belanja iklan dari lembaga negara. Ketergantungan ini mengaburkan batas antara informasi publik dan promosi kekuasaan, serta memperlemah fungsi pers sebagai pengawas kebijakan.
Dalam beberapa waktu terakhir, pola pemberitaan yang seragam mengenai keberhasilan program pemerintah, stabilitas ekonomi, hingga proyek strategis nasional muncul hampir bersamaan di berbagai media, sering kali tanpa diiringi laporan kritis tentang dampak sosial, keberatan warga, atau persoalan pelaksanaan di lapangan.
Ketergantungan Anggaran dan Hilangnya Jarak Kritis
Industri media yang tertekan secara ekonomi membuat banyak redaksi mengandalkan belanja publikasi pemerintah pusat maupun daerah sebagai sumber pendapatan utama. Dalam praktiknya, kontrak kerja sama ini sering disertai ekspektasi tidak tertulis: pemberitaan harus “kondusif”, menonjolkan sisi positif, dan menghindari kritik tajam.
Akibatnya, liputan mengenai:
- keluhan masyarakat atas bantuan sosial yang tidak tepat sasaran,
- polemik kenaikan pajak dan retribusi daerah,
- proyek infrastruktur yang memicu konflik lahan,
- hingga kualitas layanan kesehatan dan pendidikan,
kerap muncul terbatas, dangkal, atau kalah oleh berita seremoni dan pernyataan resmi.
Kebisingan Digital sebagai Penutup Masalah
Di sisi lain, ruang digital dipenuhi konten kreator dan akun berbayar yang memperkuat narasi serupa dengan media arus utama. Ketika media bayaran pemerintah menyajikan versi resmi, konten kreator memperluasnya dalam bentuk video viral yang emosional dan mudah dibagikan.
Kombinasi ini menciptakan “kebisingan terarah”: publik merasa mendapat banyak informasi, tetapi sebenarnya hanya menerima satu sudut pandang yang sama. Kritik berbasis data dan laporan investigatif tenggelam di antara promosi kebijakan dan perang narasi.
Kasus Terkini: Pemberitaan Seragam, Realitas Beragam
Beberapa isu aktual menunjukkan pola tersebut:
- Program bantuan sosial 2024–2025 banyak diberitakan sebagai keberhasilan administratif, sementara laporan warga tentang keterlambatan dan salah sasaran minim sorotan.
- Kebijakan fiskal dan pajak daerah lebih sering tampil sebagai upaya “menyelamatkan APBD”, tanpa kajian mendalam tentang dampaknya bagi UMKM dan kelas menengah.
- Proyek strategis nasional diberitakan masif dari sisi peresmian dan target investasi, tetapi jarang diikuti liputan serius soal relokasi warga atau dampak lingkungan.
Situasi ini menimbulkan kesan stabil dan sukses di layar media, namun penuh kegelisahan di tingkat masyarakat.
Dampak bagi Demokrasi
Ketika media menjadi perpanjangan tangan promosi negara:
- Rakyat kehilangan sumber informasi yang independen.
- Pengawasan terhadap kekuasaan melemah.
- Kepercayaan publik terhadap pers menurun.
- Diskursus publik berubah menjadi formalitas, bukan perdebatan kebijakan yang sehat.
Demokrasi tetap berjalan secara prosedural, tetapi miskin kontrol dan koreksi.
Solusi: Memulihkan Independensi Pers
Untuk keluar dari situasi media bayaran pemerintah di tengah kebisingan digital, diperlukan langkah struktural:
1. Reformasi Belanja Iklan Pemerintah
Belanja publikasi harus transparan, dibatasi proporsinya, dan tidak boleh memengaruhi kebijakan redaksi. Mekanisme penyaluran dapat diawasi lembaga independen bersama Dewan Pers.
2. Dana Abadi Media Independen
Pembentukan skema pendanaan jangka panjang bagi media profesional tanpa intervensi editorial, agar redaksi tidak bergantung pada kontrak pemerintah.
3. Label Jelas untuk Konten Publikasi Negara
Berita yang merupakan hasil kerja sama komersial dengan pemerintah wajib diberi penanda terbuka agar publik mengetahui konteksnya.
4. Penguatan Perlindungan Jurnalis
Perlindungan hukum dan keamanan bagi jurnalis investigatif agar kritik terhadap kebijakan tidak dibungkam melalui intimidasi atau kriminalisasi.
5. Literasi Media Publik
Masyarakat perlu dibekali kemampuan membedakan berita independen, advertorial pemerintah, dan propaganda digital.
Penutup
Media bayaran pemerintah mungkin menciptakan citra stabil dan terkelola, tetapi ia mengorbankan fungsi utama pers: menjaga kepentingan publik. Di tengah kebisingan digital yang semakin padat, masyarakat justru membutuhkan jurnalisme yang sunyi dari pesanan, berani mengkritik, dan setia pada fakta. Tanpa itu, ruang publik hanya akan dipenuhi suara yang dibayar, bukan kebenaran yang dibutuhkan rakyat.
