beritax.id – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti pentingnya peran Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam sektor kesehatan nasional. Ia menekankan bahwa kehadiran standar nasional merupakan fondasi untuk membangun kepercayaan publik terhadap layanan wisata medis Indonesia.
Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Novita menyatakan BSN harus aktif memastikan keamanan dan kualitas layanan kesehatan. “Hal ini mesti berperan penting meskipun tidak langsung melalui lembaga akreditasi rumah sakit,” tegasnya.
Menurut Novita, BSN tidak boleh hanya fokus pada sektor industri semata. Fungsi standardisasi harus diperluas untuk menjamin keselamatan publik di sektor layanan kesehatan. “Kalau BSN punya peran di situ semua, mestinya lebih proaktif,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa destinasi wisata medis seharusnya tidak hanya jadi milik negara lain. Indonesia juga layak punya layanan medis kelas dunia dengan standar nasional yang kuat dan tepercaya.
Partai X: Jangan Hanya Branding, Tapi Terapi Nyata
Merespons pernyataan tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute Prayogi R Saputra menyampaikan kritik yang tajam. Ia mempertanyakan, apakah langkah BSN ini merupakan terapi substansial atau sekadar kampanye branding pemerintah?
“Kalau ini cuma kosmetik promosi, itu bukan perlindungan rakyat. Tugas pemerintah itu tiga loh: lindungi, layani, dan atur rakyat,” kata Prayogi. Menurutnya, penguatan wisata medis tidak bisa dilepaskan dari kerangka tanggung jawab negara terhadap keselamatan warga.
Mengutip prinsip Partai X, Prayogi menjelaskan bahwa negara adalah kendaraan bersama. Pemerintah hanyalah sopir, bukan pemilik. “Yang menentukan tujuan adalah rakyat, bukan penguasa,” tegasnya.
Dalam konteks itu, BSN semestinya tidak hanya menjadi alat promosi, tapi pelindung kualitas hidup. “Kalau BSN sekadar stempel dagang, rakyat bisa kehilangan kepercayaan terhadap seluruh sistem layanan kesehatan,” katanya.
Selain sektor kesehatan, Novita juga meminta BSN menyederhanakan prosedur sertifikasi untuk UMKM. Ia menilai biaya sertifikasi masih tinggi dan prosesnya tidak ramah rakyat.
Prayogi mendukung pandangan ini dan menyebut bahwa UMKM adalah denyut ekonomi rakyat. “Kalau UMKM tersendat hanya karena standar yang rumit, maka negara gagal mengatur sektor penopang,” ujarnya.
Pemerintah Harus Efektif, Efisien, dan Transparan
Prayogi menegaskan bahwa seluruh kebijakan negara, termasuk penguatan BSN, harus dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan.
“Jangan sampai rakyat melihat semua ini sebagai akrobat birokrasi. Layanan kesehatan itu soal nyawa, bukan sekadar angka dan sertifikat,” ungkapnya.
Partai X menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap peran dan fungsi BSN. Menurut Prayogi, perlu ada pemisahan yang jelas antara fungsi promosi dan pengawasan. “Kalau ingin menyembuhkan sistem, jangan salah diagnosa. Jangan pula kasih obat untuk pencitraan,” tutupnya.
