beritax.id – Presiden Prabowo Subianto resmi mengubah aturan pemberian tunjangan guru ASN. Tunjangan akan ditransfer langsung ke rekening pribadi para guru secara perorangan, tanpa melalui pemerintah daerah.
“Saya Prabowo Subianto mendapat kehormatan meluncurkan mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru,” kata Prabowo di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Prabowo menyambut baik mekanisme baru pengiriman tunjangan guru ASN itu. Menurutnya, hal ini bisa mengurangi tidak efisiennya birokrasi.
Prabowo meminta tak ada lagi budaya untuk memperlambat hal-hal yang seharusnya bisa dikerjakan dengan mudah dan cepat. Ia mengingatkan pegawai negeri harus mengikuti perkembangan zaman.
“Birokrat-birokrat yang tidak mau mengikuti zaman harus kita evaluasi. Jangan mengira jadi ASN hidup enak dan seenaknya tidak bekerja dengan efisien melayani rakyat,” kata Prabowo.
Partai X: Solusi Praktis Harus Dibarengi Pengawasan Ketat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menyambut positif kebijakan ini, tetapi mengingatkan agar langkah tersebut tidak membuka peluang baru bagi praktik kecurangan.
“Penyaluran langsung tunjangan guru ke rekening pribadi adalah langkah praktis yang berpotensi memangkas birokrasi yang berbelit. Namun, jika tidak disertai sistem pengawasan yang memadai, ini bisa membuka celah baru bagi manipulasi data dan penyaluran yang tidak tepat sasaran,” ujar Prayogi.
Prayogi menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan setiap langkah reformasi birokrasi tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Agar kebijakan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para guru di seluruh Indonesia.
Prinsip Partai X dalam Pelayanan Publik
Prinsip Partai X menegaskan bahwa pemerintah adalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan oleh seluruh rakyat untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara efektif, efisien, dan transparan demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Dalam konteks ini, Partai X menilai bahwa kebijakan penyaluran tunjangan guru harus didukung dengan sistem verifikasi data yang ketat, pengawasan berlapis, serta pemantauan rutin agar tidak terjadi penyelewengan anggaran.
“Kebijakan ini harus berorientasi pada kepentingan guru sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan bangsa. Bukan malah membuka ruang bagi pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi,” tegas Prayogi.
Pengawasan dan Tindak Lanjut terhadap Tunjangan Guru
Partai X mengingatkan bahwa penyaluran tunjangan yang lebih cepat harus diiringi dengan edukasi kepada para guru. Hal ini terkait mekanisme pencairan agar mereka tidak menjadi korban penipuan yang memanfaatkan kebijakan baru ini.
“Kami mendesak pemerintah untuk memastikan seluruh guru memahami prosedur verifikasi dan pencairan tunjangan melalui Info GTK. Agar kebijakan ini berjalan mulus tanpa merugikan pihak manapun,” tambah Prayogi.
Partai X berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan ini dengan pendekatan yang kritis, objektif, dan solutif demi memastikan para guru mendapatkan haknya secara penuh dan adil.
