beritax.id– Partai Buruh menegaskan tidak akan bergabung dengan koalisi permanen yang ditawarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini diumumkan setelah Partai Buruh menggelar Rakernas II di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
“Tentang hal tersebut, Partai Buruh tidak bergabung di partai mana pun. Hal ini termasuk yang direncanakan koalisi permanen,” kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, seusai Rakernas II, Rabu (19/2/2025).
Said menjelaskan, Partai Buruh memiliki ideologi tersendiri yang berbasiskan Pancasila dan menolak bergabung dengan koalisi permanen karena ingin menjaga independensi pemerintahannya.
Partai X Ingatkan Peran Utama Pemerintah
Menanggapi sikap Partai Buruh, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan bahwa pemerintah memiliki tiga tugas utama.
“Tugas utama pemerintah itu ada tiga, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jangan sampai keputusan pemerintah yang bersifat elitis justru melupakan tanggung jawab besar tersebut,” ujar Rinto.
Menurut Rinto, keputusan Partai Buruh yang menolak bergabung dengan koalisi permanen menunjukkan adanya kekhawatiran. Dikarenakan hal tersebut akan politisasi kebijakan publik yang dapat mengorbankan hak-hak masyarakat luas.
“Partai X menegaskan bahwa dalam sistem pemerintah yang sehat, keputusan yang diambil harus tetap berlandaskan pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Dampak Koalisi Permanen pada Tata Kelola Negara
Partai X menilai bahwa konsep koalisi permanen berpotensi menimbulkan dominasi kekuasaan yang berisiko menurunkan kualitas demokrasi. Rinto menyoroti bahwa konsep ini bisa berlawanan dengan prinsip Pemerintah yang menurut Partai X harus dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan demi keadilan dan kesejahteraan rakyat.
“Jika koalisi permanen malah menghambat lahirnya kebijakan yang berpihak pada rakyat, ini jelas berbahaya bagi demokrasi kita,” ujar Rinto.
Ia juga menyoroti prinsip Negarawan yang dianut Partai X, yakni bahwa pemimpin harus memiliki integritas tinggi, berwibawa, dan mengedepankan kepentingan rakyat di atas ambisi kelompok tertentu.
Imbauan Partai X Koalisi Permanen
Partai X menegaskan bahwa setiap partai , termasuk Partai Buruh, harus berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi yang mengedepankan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
“Kami menghargai keputusan Partai Buruh yang memilih untuk menjaga independensinya. Namun, penting juga agar keputusan ini tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat luas,” jelas Rinto.
Rinto menambahkan bahwa Partai X menolak segala bentuk koalisi pemerintah yang berpotensi menyingkirkan suara rakyat kecil dari ruang pengambilan keputusan.
Kesimpulan
Keputusan Partai Buruh menolak bergabung dengan demikian memunculkan pro dan kontra di dunia pemerintah. Partai X menilai bahwa keputusan tersebut harus disikapi dengan bijak, dengan tetap berorientasi pada tanggung jawab pemerintah untuk melindungi, melayani, dan mengatur rakyat secara adil dan transparan. Partai X menegaskan bahwa masa depan pemerintah Indonesia harus tetap berlandaskan prinsip keadilan sosial, demokrasi yang sehat, dan kesejahteraan rakyat.
