beritax.id – Fenomena media bayaran Indonesia semakin memengaruhi cara publik memahami realitas dan kebijakan negara. Dalam banyak kasus, demokrasi tidak lagi dibentuk oleh pertukaran gagasan yang jujur, melainkan oleh narasi yang diproduksi berulang-ulang sesuai kepentingan pihak yang memiliki modal dan akses kekuasaan.
Alih-alih menjadi ruang pencarian kebenaran, sebagian media berubah menjadi alat pembentuk persepsi, menentukan siapa yang dianggap berhasil, siapa yang layak dipuji, dan isu apa yang patut dilupakan.
Dari Fakta ke Framing Pesanan
Praktik advertorial terselubung, kontrak pemberitaan, hingga kerja sama komunikasi menjadikan fakta sebagai bahan mentah yang bisa dipoles, dipotong, atau disembunyikan. Peristiwa yang merugikan rakyat sering direduksi menjadi berita kecil, sementara pencapaian simbolik dibesarkan seolah prestasi struktural.
Kondisi ini menciptakan ilusi stabilitas dan keberhasilan, padahal di tingkat rumah tangga banyak persoalan dasar harga kebutuhan, pekerjaan layak, dan akses layanan publik belum terselesaikan.
Demokrasi yang Dipandu Cerita, Bukan Kenyataan
Ketika narasi lebih dominan daripada fakta, pilihan rakyat tidak lagi sepenuhnya rasional. Pemilu dan dukungan publik bergerak mengikuti cerita yang paling sering diulang, bukan evaluasi objektif atas kebijakan.
Dalam jangka panjang, demokrasi semacam ini rapuh:
- Kepercayaan pada pers menurun.
- Kritik dianggap ancaman.
- Perbedaan pendapat dilabeli sebagai gangguan stabilitas.
Tanggapan Rinto Setiyawan: Negara Tidak Boleh Mengarahkan Kesadaran Publik
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa praktik media bayaran berpotensi menyelewengkan fungsi dasar negara.
“Tugas negara itu hanya tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Negara bukan pembeli opini dan bukan sutradara narasi publik. Jika informasi dimanipulasi, rakyat kehilangan hak untuk menilai secara jujur,” ujarnya.
Menurut Rinto, melindungi rakyat berarti menjaga mereka dari manipulasi informasi, melayani rakyat berarti menyediakan data dan kebijakan yang transparan, serta mengatur rakyat harus dilakukan melalui hukum yang adil, bukan lewat rekayasa pemberitaan.
Akar Persoalan: Bisnis Media dan Citra
Rinto menilai ada dua akar utama persoalan:
- Model bisnis media yang rapuh, membuat redaksi mudah bergantung pada dana dan korporasi.
- Mentalitas pejabat kekuasaan, yang lebih mementingkan citra dibanding pembenahan kebijakan substantif.
Pertemuan dua kepentingan ini melahirkan industri narasi, bukan industri kebenaran.
Solusi: Mengembalikan Demokrasi pada Fakta
Partai X mendorong sejumlah langkah konkret:
- Transparansi anggaran komunikasi pemerintah
Seluruh belanja iklan dan kerja sama media wajib dibuka ke publik. - Label wajib untuk konten berbayar
Agar masyarakat bisa membedakan berita jurnalistik dan materi promosi. - Penguatan dana publik independen untuk jurnalisme
Dikelola lembaga non-partisan untuk mendukung liputan investigatif. - Perlindungan hukum bagi media dan jurnalis kritis
Termasuk dari tekanan ekonomi dan kriminalisasi. - Program literasi media nasional
Supaya masyarakat tidak mudah terseret narasi tunggal.
Media bayaran Indonesia telah menggeser demokrasi dari arena debat berbasis fakta menjadi panggung narasi pesanan. Jika kondisi ini dibiarkan, rakyat hanya akan menjadi penonton dari cerita yang ditulis oleh segelintir pemilik kuasa.
Seperti ditegaskan Rinto Setiyawan, negara harus kembali pada mandat dasarnya: melindungi rakyat dari manipulasi, melayani kebutuhan akan kebenaran, dan mengatur dengan keadilan bukan dengan propaganda.
