beritax.id – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP, Edi Purwanto, menekankan pentingnya pendidikan berbasis keterampilan (skill-based education). Dalam pernyataannya pada Sabtu, ia menyebutkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjawab tantangan dunia kerja modern.
Menurut Edi, dunia pendidikan tidak lagi cukup berfokus pada teori semata. Ia menyatakan bahwa pelajar dan pekerja perlu dibekali keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan adaptasi terhadap perubahan zaman.
Partai X Soroti Ketimpangan: Siapa yang Tanggung Biayanya?
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, memberikan tanggapan tajam atas pernyataan tersebut. Menurutnya, narasi soal pendidikan keterampilan sering kali hanya berhenti pada tataran wacana. “Legislatif bicara pelatihan, tapi buruh disuruh magang dengan biaya sendiri. Itu ironi,” kata Prayogi.
Ia menekankan bahwa negara seharusnya tidak hanya memberi arahan normatif, tetapi juga menjamin sistem pendukung yang konkret. “Tugas negara itu tiga loh: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil,” tegasnya.
Partai X menyoroti fakta bahwa banyak program pelatihan kerja masih berbiaya tinggi. Bahkan magang dan sertifikasi teknis kerap menjadi beban baru bagi para buruh dan pencari kerja muda. Hal ini menunjukkan kegagalan negara menjamin keadilan akses terhadap pendidikan keterampilan.
Menurut Prayogi, pelatihan vokasi dan sertifikasi hanya akan efektif bila seluruh biayanya ditanggung negara atau dunia usaha. “Pendidikan keterampilan seharusnya menjadi hak, bukan barang dagangan yang dibayar rakyat miskin,” tegasnya.
PHK Meningkat, Tapi Tidak Ada Jaring Pengaman Keterampilan
Partai X juga menyoroti meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak dibarengi dukungan keterampilan lanjutan. Buruh yang di-PHK justru makin terpuruk karena tidak tersedia pelatihan gratis dan terukur dari pemerintah.
“Jangan hanya pidato soal transformasi digital dan bonus demografi, tapi buruh malah disuruh ikut pelatihan berbayar yang tidak aplikatif,” ujar Prayogi. Ia mendesak agar setiap kebijakan ketenagakerjaan dilengkapi evaluasi dampak terhadap kaum buruh miskin.
Merujuk prinsip Partai X, pendidikan dan pelatihan kerja harus menjamin pemerataan akses, keberpihakan sosial, serta keterlibatan komunitas lokal. Negara wajib hadir aktif dan tidak menyerahkan urusan keterampilan pada mekanisme pasar bebas.
Menurut Prayogi, semua pelatihan harus berbasis kebutuhan lokal dan menjawab potensi kawasan. Ia menekankan bahwa program pemerintah harus disusun dengan melibatkan buruh, bukan hanya korporasi besar.
Partai X mengingatkan bahwa Hari Buruh dan Hari Pendidikan harus menjadi momen refleksi, bukan hanya rutinitas simbolik. “Selama buruh masih dibiayai sendiri untuk belajar, maka negara belum selesai menjalankan tugasnya,” pungkas Prayogi.
Ia menyerukan kolaborasi konkret antara pemerintah, dunia usaha, dan komunitas untuk membangun sistem keterampilan nasional yang adil dan gratis. “Bukan keterampilan untuk pemerintah, tapi keterampilan untuk semua,” tegasnya.
