beritax.id — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai tidak ada urgensi untuk menerbitkan Perppu tentang Perampasan Aset. Ia menyatakan, belum ada kondisi kegentingan memaksa yang memerlukan tindakan hukum darurat dari Presiden.
Menurutnya, perangkat hukum saat ini seperti UU Tipikor, aparat penegak hukum, dan KPK masih memadai untuk menangani aset hasil korupsi. “Saya kira belum ada urgensinya untuk mengeluarkan Perppu,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (6/5).
Yusril mengungkapkan bahwa RUU Perampasan Aset sudah masuk dalam Prolegnas 2024–2029, namun belum dibahas aktif oleh DPR. Pemerintah menunggu langkah DPR untuk mulai pembahasan, termasuk revisi terhadap draf yang diajukan sejak 2023.
Menkumham Supratman Andi Agtas menyebut pemerintah telah mematangkan draf bersama PPATK dan siap berkonsultasi dengan DPR. Namun, waktu pembahasan masih menunggu kepastian di Senayan.
Partai X: Pemerintah Lemah Hadapi Para Pemilik Uang
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute Prayogi R Saputra mengecam sikap pemerintah yang dianggap tunduk pada pejabat ekonomi. Ia menyebut negara gagal hadir untuk rakyat, dan justru terlihat takut menyentuh harta para tuan.
“Pemerintah terlalu banyak alasan, minim keberanian. Negara seperti ini bukan milik rakyat, tapi milik pemilik modal,” kata Prayogi. Ia menegaskan, tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat, bukan melindungi para perampok.
Partai X berpandangan bahwa perampasan aset adalah langkah moral untuk mengembalikan kekayaan negara yang dirampas pejabat korup. “Negara tak boleh jadi alat pemutih kejahatan ekonomi,” ujar Prayogi.
Ia mengingatkan prinsip utama Partai X, yakni bahwa hukum harus ditegakkan bukan untuk menindas rakyat, melainkan untuk menegakkan keadilan struktural.
Negara tidak boleh membiarkan impunitas atas kekayaan yang diperoleh secara haram.
Prinsip Partai X: Negara Harus Hadir, Berpihak pada Rakyat
Partai X menegaskan kembali bahwa keberpihakan pada rakyat kecil adalah inti dari keadilan sosial. Negara tidak boleh netral terhadap ketidakadilan. Keberanian moral dalam menegakkan hukum adalah kewajiban, bukan pilihan.
“Kalau Presiden tidak berani melawan kekuatan uang, maka jangan bicara revolusi mental,” tegas Prayogi. Prinsip Partai X jelas: negara harus hadir sebagai kekuatan rakyat, bukan sebagai pelindung penguasa.
Menurut Partai X, terlalu lama menunggu DPR hanya menunjukkan minimnya kemauan dari eksekutif. Perppu bisa diterbitkan bila Presiden memiliki nyali menghadapi para pemilik kekayaan gelap.
“Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Berapa lama lagi rakyat harus menunggu, sementara para koruptor menari dengan kekayaan hasil rampokan?” pungkas Prayogi.
