beritax.id — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membahas kerja sama pendidikan, kesehatan, hingga investasi saat bertemu Senior Minister Singapura Lee Hsien Loong dalam Program Regional and International Students and Government Leaders Network (RISING) Fellowship di Singapura, 12 November 2025.
“Kami bersyukur dan bahagia menerima program RISING Fellowship dari Pemerintah Singapura. Program ini bertujuan membina hubungan yang lebih erat antara Pemerintah Singapura dan para pemimpin daerah di Indonesia,” kata Khofifah dalam keterangannya di Surabaya, Kamis.
Selama kunjungan di Singapura, Khofifah mengadakan pertemuan dengan sejumlah pemangku kepentingan sektor publik dan swasta guna memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Singapura. Ia menyampaikan apresiasi kepada Lee Hsien Loong yang terbuka membahas berbagai isu strategis bagi pembangunan Jawa Timur, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga persoalan sosial kemasyarakatan.
“Terima kasih kepada Senior Minister Lee Hsien Loong atas sambutan hangat dan diskusi strategis yang bermanfaat bagi kemajuan Jawa Timur,” ujarnya.
Khofifah juga menyebut 32 perwakilan Jawa Timur dari sektor pendidikan saat ini sedang mengikuti pelatihan dalam Program RISING Fellowship. “Pelatihan kepala sekolah dan guru produktif SMA serta SMK ini sangat membantu peningkatan kapasitas SDM pendidikan di Jawa Timur,” tambahnya.
Selain itu, Pemprov Jatim juga mengirim direktur rumah sakit dan kepala dinas investasi untuk mengikuti pelatihan serupa. Program tersebut dinilai memiliki manfaat besar bagi peningkatan kapasitas birokrasi daerah dan kualitas layanan publik.
Partai X: Investasi Harus Menyentuh Akar Rakyat, Bukan Seremonial Diplomasi
Menanggapi hal tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menegaskan bahwa setiap bentuk kerja sama internasional harus memberikan manfaat langsung bagi rakyat, bukan sekadar pertukaran simbolik antarpejabat.
“Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Maka, setiap investasi asing atau program internasional harus berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya memperkuat pejabat birokrasi,” tegas Prayogi.
Ia menilai kerja sama pendidikan dan investasi antara Jawa Timur dan Singapura bisa menjadi peluang besar, asal diarahkan pada penguatan ekonomi rakyat dan pemberdayaan sektor lokal. Menurutnya, investasi asing yang hanya berorientasi pada infrastruktur tanpa pembangunan manusia berisiko memperlebar kesenjangan sosial.
Prinsip Partai X: Kedaulatan Ekonomi dan Pendidikan untuk Semua
Partai X menegaskan bahwa kedaulatan bangsa ditentukan oleh sejauh mana rakyatnya berdaulat dalam pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan. Karena itu, kerja sama internasional seperti RISING Fellowship harus dipastikan tidak menciptakan ketergantungan teknologi dan finansial terhadap negara lain.
Bagi Partai X, pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi pembentukan watak kebangsaan. Setiap kerja sama luar negeri harus menjunjung nilai keadilan sosial, kemandirian daerah, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Prayogi menegaskan bahwa dalam visi Partai X, pendidikan adalah alat pembebasan rakyat dari kebodohan dan kemiskinan. “Kalau program pelatihan hanya berhenti di ruang seminar, maka rakyat tidak akan pernah maju. Pendidikan harus menumbuhkan kemampuan mandiri, bukan hanya kemampuan administratif,” katanya.
Solusi Partai X: Diplomasi Berkeadilan untuk Daerah Mandiri
Partai X mengusulkan beberapa langkah strategis agar kerja sama internasional seperti RISING Fellowship memberi dampak nyata bagi rakyat Indonesia, khususnya di daerah:
- Mewajibkan setiap kerja sama pendidikan dan investasi memiliki porsi minimal 40 persen untuk pemberdayaan masyarakat lokal.
- Mendorong pembentukan lembaga pendamping rakyat di tiap proyek investasi asing agar tidak terjadi eksploitasi tenaga kerja lokal.
- Menjalin kolaborasi universitas daerah dengan lembaga pendidikan internasional berbasis riset terapan untuk kesejahteraan desa.
- Mengintegrasikan pelatihan pendidikan dengan program literasi digital agar generasi muda tidak kehilangan arah moral.
- Menjadikan prinsip keadilan sosial sebagai tolok ukur seluruh kerja sama luar negeri, bukan sekadar pertumbuhan angka investasi.
“Kerja sama dengan luar negeri boleh dilakukan, tapi rakyat Indonesia harus menjadi tuan di negeri sendiri. Diplomasi kita harus berkeadilan dan berakar pada kepentingan rakyat, bukan pada kepentingan modal,” tutup Prayogi dengan tegas.
