beritax.id – Biaya politik tinggi semakin menjadi masalah utama dalam pemerintahan Indonesia. Para politisi terus-menerus mengeluarkan biaya besar untuk meraih kekuasaan, sementara rakyat semakin terpuruk dalam kesulitan ekonomi. Biaya politik tinggi ini menciptakan kesenjangan yang semakin tajam antara elit dan masyarakat, mengorbankan kesejahteraan rakyat demi kepentingan tertentu. Rinto Setiyawan, Anggota Majelis Tinggi Partai X, menegaskan bahwa tugas negara itu tiga, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Namun, kebijakan yang ada semakin jauh dari prinsip tersebut.
Biaya Politik yang Meningkat
Setiap tahunnya, biaya politik semakin membebani anggaran negara. Proses pemilu dan kampanye membutuhkan dana yang sangat besar, yang hanya bisa dipenuhi oleh pejabat dan korporasi besar. Rakyat yang sebenarnya menjadi pemilik kekuasaan justru semakin terpinggirkan. Peningkatan biaya ini berpengaruh langsung pada kebijakan publik yang tidak lagi memprioritaskan kepentingan rakyat, tetapi lebih pada keuntungan pribadi.
Meskipun rakyat menghadapi kesulitan hidup yang semakin berat, kebijakan yang diterapkan justru mengarah pada pemborosan dana untuk kepentingan tertentu. Sementara itu, beban pajak terus meningkat, dan pelayanan publik semakin terbatas. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sering kali lebih banyak digunakan untuk mendanai praktis. Hal ini semakin memperburuk kesenjangan sosial-ekonomi di Indonesia.
Tanggapan Anggota Majelis Tinggi Partai X
Rinto Setiyawan menegaskan bahwa negara harus berfungsi untuk melindungi rakyat dan memastikan kesejahteraan mereka. Negara bukanlah entitas yang hanya berfokus pada biaya politik yang tinggi, melainkan harus mengutamakan kebutuhan rakyat. Oleh karena itu, negara perlu mengevaluasi sistem pemerintahan yang ada dan mengurangi ketergantungan pada dana besar dalam proses kekuasaan.
Solusi untuk Mengurangi Biaya Politik Tinggi
Solusi yang perlu diambil adalah reformasi sistem pemerintahaan Indonesia yang lebih transparan dan efisien. Pemerintah harus menetapkan aturan yang membatasi biaya kampanye dan pendanaan, serta meningkatkan pengawasan terhadap dana yang digunakan dalam pemerintahan. Selain itu, alokasi anggaran untuk rakyat harus lebih diutamakan, dengan memprioritaskan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Rakyat harus menjadi pusat perhatian dalam setiap kebijakan yang diambil, bukan kepentingan kelompok tertentu.
Biaya politik tinggi harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan partai politik. Rakyat tidak boleh terus-menerus menjadi korban dari sistem pemerintahan yang lebih mengutamakan kepentingan elit. Negara harus kembali kepada tugas utamanya, yaitu melindungi, melayani, dan mengatur rakyat dengan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan pada keuntungan semata.
