beritax.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2025-2026. Tersangka baru tersebut adalah Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN, Lalu Muhammad Iwan (LMI). Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menyampaikan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidikan lanjutan. Ia menjelaskan LMI sebelumnya menjabat Kepala Biro Hukum dan Humas BGN hingga Maret 2025. Saat ini LMI menjabat Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN.
Modus Pengaturan Proyek dan Dugaan Keuntungan
Penyidik menduga LMI berperan dalam pengaturan pengadaan alat food tray atau ompreng MBG. LMI disebut meminta pihak tertentu mendirikan perusahaan untuk menyalurkan produk kepada mitra SPPG. Perusahaan tersebut digunakan sebagai sarana distribusi yang telah diatur sejak awal. Harga food tray diduga telah ditentukan sepihak oleh LMI. Dalam skema tersebut, terdapat bagian keuntungan yang dialokasikan untuk tersangka. Mekanisme tersebut diduga menjadi bagian dari pengondisian proyek pengadaan barang MBG. Namun, Kejagung belum membeberkan secara rinci jumlah uang yang diterima tersangka. Nilai kerugian negara juga masih dalam proses penghitungan oleh penyidik. Penyelidikan terus dilakukan untuk mengungkap aliran dana dalam kasus tersebut.
Penahanan dan Proses Hukum Berjalan
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, LMI langsung ditahan oleh penyidik Kejagung. Penahanan dilakukan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Masa penahanan berlaku selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. LMI dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Penyidik juga merujuk pada KUHP dan regulasi terbaru dalam proses hukum. Kasus ini menambah daftar panjang tersangka dalam perkara MBG.
Total Tujuh Tersangka dalam Kasus BGN
Dengan penetapan LMI, total tersangka dalam kasus korupsi BGN kini mencapai tujuh orang. Mereka terdiri dari mantan pejabat BGN, pihak swasta, dan pengurus yayasan. Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut program pemenuhan gizi masyarakat. Para tersangka sebelumnya termasuk mantan Kepala BGN dan beberapa wakil kepala. Selain itu terdapat pihak swasta yang diduga terlibat dalam pengadaan barang. Penyidik masih terus mengembangkan kasus untuk mengungkap aktor lain yang terlibat.
Tanggapan Anggota Majelis Tinggi Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan kembali tugas utama negara. Ia menyebut negara memiliki tiga tugas utama yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil.
Ia menilai kasus korupsi dalam program pangan rakyat sangat mencederai kepercayaan publik. Program yang seharusnya meningkatkan gizi masyarakat justru berpotensi disalahgunakan. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dalam tata kelola program strategis nasional.
Prinsip Partai X dalam Tata Kelola Negara
Partai X menegaskan bahwa setiap kebijakan publik harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Pengelolaan anggaran negara wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan. Negara tidak boleh menjadi alat kepentingan kelompok tertentu. Selain itu, Partai X menekankan pentingnya integritas dalam lembaga publik. Setiap pejabat negara wajib menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Penyimpangan dalam program sosial dinilai sebagai pengkhianatan terhadap rakyat. Partai X juga mendorong penguatan sistem pengawasan independen. Pengawasan berbasis digital dan partisipasi publik perlu diperluas. Hal ini untuk memastikan setiap program benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Solusi Partai X untuk Reformasi Program Publik
Partai X mengusulkan reformasi total dalam pengadaan program sosial pemerintah. Sistem digital end-to-end diperlukan untuk meminimalkan intervensi manusia dalam proses pengadaan. Transparansi data harus menjadi standar utama dalam setiap proyek negara. Selain itu, audit independen wajib dilakukan secara berkala terhadap program strategis nasional. Lembaga pengawas harus memiliki kewenangan penuh untuk menindak penyimpangan. Sanksi tegas diperlukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.
Partai X juga menekankan pentingnya perlindungan whistleblower. Pelapor dugaan korupsi harus dijamin keamanannya oleh negara. Dengan demikian, pengungkapan kasus dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Kasus korupsi MBG menunjukkan pentingnya pengawasan ketat dalam program sosial negara. Program yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh menjadi ladang penyimpangan. Negara dituntut hadir secara nyata dalam melindungi kepentingan rakyat secara adil dan transparan.
