beritax.id – Posisi rakyat dalam pemerintahan menjadi salah satu indikator utama dalam melihat kualitas sebuah negara demokratis. Pemerintahan tidak hanya dinilai dari keberadaan lembaga pemerintahan, sistem administrasi, atau kekuatan kekuasaan, tetapi juga dari bagaimana rakyat ditempatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Ketika rakyat benar-benar menjadi pusat orientasi pemerintahan, kedaulatan bangsa akan semakin kuat karena negara berjalan berdasarkan amanah masyarakat. Posisi rakyat dalam pemerintahan juga menjadi persoalan penting dalam memahami hubungan antara negara, pemerintah, dan kekuasaan. Kajian mengenai pemikiran Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun menunjukkan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam kehidupan bernegara adalah ketidakjelasan batas antara lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi bagaimana kekuasaan dijalankan serta bagaimana rakyat memperoleh haknya sebagai pemilik kedaulatan.
Negara Harus Berdiri di Atas Kepentingan Rakyat
Pemikiran Cak Nun memberikan pandangan alternatif mengenai konsep negara dan pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan kajian yang dilakukan Muh. Ainun Najib dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Budy Sugandi dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, dan Ismail Suardi Wekke dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong, terdapat gagasan penting mengenai perlunya membedakan fungsi negara dan pemerintah.
Negara memiliki sifat yang lebih luas dan permanen sebagai wadah kehidupan bersama seluruh rakyat. Sementara itu, pemerintah merupakan penyelenggara kekuasaan yang mendapatkan mandat untuk menjalankan fungsi negara dalam periode tertentu. Perbedaan tersebut menjadi penting karena kekuasaan pemerintah tidak boleh dianggap sebagai kepemilikan pribadi atau kelompok. Pemerintah hanya menjalankan amanah yang berasal dari rakyat melalui sistem konstitusi.
Jika batas antara negara dan pemerintah tidak jelas, maka risiko penyalahgunaan kekuasaan dapat meningkat. Pemerintah dapat merasa memiliki negara, padahal negara merupakan milik seluruh rakyat. Karena itu, kedaulatan bangsa tidak hanya bergantung pada kekuatan ekonomi, pemerintahan, maupun pertahanan, tetapi juga bergantung pada bagaimana hubungan antara rakyat dan pemerintah dibangun.
Kekuasaan Harus Memiliki Batas dan Tanggung Jawab
Salah satu gagasan utama Cak Nun adalah pentingnya tata kelola kekuasaan yang memiliki batas jelas. Kekuasaan tanpa pengawasan dapat berubah menjadi alat kepentingan tertentu dan menjauh dari tujuan awal pembentukan negara. Kritik terhadap pemerintah menjadi bagian penting dalam menjaga demokrasi. Kritik bukan bentuk permusuhan terhadap negara, melainkan mekanisme untuk memastikan bahwa pemerintah tetap berada dalam jalur kepentingan publik. Dalam kehidupan demokrasi, pemerintah membutuhkan masyarakat yang aktif memberikan masukan. Sebaliknya, masyarakat membutuhkan pemerintah yang terbuka terhadap kritik dan evaluasi.
Tanpa kritik, kekuasaan dapat kehilangan kontrol moral. Pemerintah yang tidak mendapatkan pengawasan berpotensi menciptakan kebijakan yang lebih berorientasi pada kepentingan penguasa daripada kebutuhan rakyat. Cak Nun memandang bahwa persoalan bangsa tidak hanya berasal dari kebijakan tertentu, tetapi juga dari cara memahami konsep negara. Ketika fondasi hubungan antara pemerintah dan rakyat tidak berjalan baik, berbagai persoalan sosial, pemerintahan, dan ekonomi akan terus berulang.
Rakyat Bukan Pelayan Pemerintah
Dalam sistem demokrasi, rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi. Pemerintah hadir bukan untuk meminta pelayanan dari rakyat, melainkan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih sering ditemukan hubungan birokrasi yang menempatkan masyarakat sebagai pihak yang harus mengikuti kepentingan aparatur. Pola tersebut menunjukkan adanya persoalan budaya kekuasaan yang belum sepenuhnya berubah. Aparatur negara seharusnya memahami bahwa jabatan publik bukan simbol kehormatan semata. Jabatan merupakan tanggung jawab untuk melayani kepentingan masyarakat.
Kelurahan, kecamatan, pemerintah daerah, kementerian, hingga lembaga nasional harus memiliki orientasi pelayanan. Setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Rakyat tidak boleh hanya menjadi angka dalam laporan pembangunan atau objek dalam kebijakan pemerintah. Rakyat harus menjadi dasar utama dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Ketika masyarakat merasa memiliki negara, maka rasa kebangsaan akan semakin kuat. Sebaliknya, ketika rakyat merasa jauh dari pemerintah, kepercayaan terhadap negara dapat melemah.
Kepemimpinan Harus Berbasis Pengabdian
Kedaulatan bangsa juga sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan. Pemimpin tidak cukup hanya memiliki dukungan pemerintahan atau kemampuan memenangkan kompetisi kekuasaan. Seorang pemimpin harus memahami kondisi masyarakat secara menyeluruh. Pengetahuan terhadap persoalan rakyat menjadi modal utama agar kebijakan yang dibuat tidak hanya berdasarkan kepentingan kelompok.
Cak Nun menekankan bahwa pemimpin harus menguasai medan secara utuh dengan kemampuan keilmuan yang memadai. Pemimpin tidak boleh sekadar menjadi perpanjangan tangan partai, golongan, maupun kepentingan pribadi. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mampu menyatukan kepentingan rakyat dengan tujuan negara. Pemimpin harus menyadari bahwa kekuasaan memiliki batas waktu, sementara tanggung jawab moral akan terus melekat. Pemimpin yang memahami makna amanah akan menggunakan kekuasaan untuk membangun masyarakat, bukan memperbesar jarak antara pemerintah dan rakyat.
Solusi Memperkuat Kedaulatan Bangsa
Untuk memastikan kedaulatan bangsa berawal dari posisi rakyat dalam pemerintahan, diperlukan sejumlah langkah perbaikan dalam sistem tata kelola negara. Pertama, pemerintah perlu memperkuat budaya pelayanan publik. Setiap aparatur negara harus memahami bahwa tugas utama mereka adalah melayani masyarakat sesuai amanat konstitusi. Kedua, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan. Lembaga negara, masyarakat sipil, dan media harus memiliki ruang yang cukup untuk melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Ketiga, pemerintah perlu membangun sistem kebijakan yang lebih partisipatif. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan hingga evaluasi kebijakan publik.
Keempat, pendidikan politik masyarakat harus diperluas. Demokrasi tidak akan kuat jika rakyat hanya berperan ketika pemilihan umum berlangsung. Masyarakat harus memahami hak dan kewajibannya sebagai pemegang kedaulatan. Kelima, diperlukan perubahan budaya birokrasi. Aparatur negara harus meninggalkan pola pikir bahwa rakyat adalah pihak yang harus dilayani oleh pemerintah. Sebaliknya, pemerintah harus memahami bahwa keberadaan mereka bergantung pada kepercayaan rakyat.
Kedaulatan Bangsa Ditentukan Hubungan Pemerintah dan Rakyat
Posisi rakyat dalam pemerintahan menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan demokrasi dan kedaulatan bangsa. Negara yang kuat bukan hanya negara yang memiliki sumber daya besar, tetapi negara yang mampu memastikan rakyat menjadi pusat kehidupan bernegara. Pemikiran Cak Nun mengingatkan bahwa pemerintah bukan pemilik negara, melainkan pelaksana amanah rakyat. Kekuasaan harus dijalankan dengan tanggung jawab, keterbukaan, dan kesadaran bahwa rakyat adalah sumber legitimasi pemerintahan.
Masa depan Indonesia akan sangat bergantung pada kemampuan negara membangun hubungan yang sehat antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah yang dekat dengan rakyat akan menciptakan kepercayaan, sedangkan pemerintah yang menjauh dari rakyat akan menghadirkan ketimpangan antara kekuasaan dan kebutuhan publik. Dengan menempatkan rakyat sebagai pusat pemerintahan, kedaulatan bangsa tidak hanya menjadi konsep dalam konstitusi, tetapi menjadi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari.
