beritax.id – Pemerintah akan memulai uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) berbasis artificial intelligence (AI) pada September 2025. Program ini disebut mampu menghemat anggaran hingga Rp500 triliun melalui penyaluran yang lebih tepat sasaran. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, integrasi data antara Kemensos dan BPS menjadi kunci keberhasilan program. Banyuwangi ditunjuk sebagai lokasi uji coba perdana, yang rencananya dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
Kritik Partai X: Negara Bukan Mesin Otomatis
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menilai kebijakan ini harus dikawal ketat. Ia mengingatkan tugas negara ada tiga, yakni melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurutnya, pendekatan digital boleh dilakukan, tetapi tidak boleh menghilangkan esensi kemanusiaan. “Rakyat bukan sekadar algoritma. Kesejahteraan tidak bisa hanya ditentukan oleh mesin,” ujarnya.
Partai X menegaskan bahwa politik adalah perjuangan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat secara efektif dan transparan.
Negara memiliki tiga unsur: wilayah, rakyat, dan pemerintah. Pemerintah hanyalah pelayan, bukan pemilik kekuasaan. Karena itu, rakyat adalah raja, bukan objek eksperimen kebijakan. Digitalisasi hanya boleh menjadi alat, bukan tujuan. Jika kebijakan dikuasai algoritma tanpa kendali rakyat, kedaulatan berpotensi hilang.
Risiko dan Tantangan Digitalisasi
Meski pemerintah menjanjikan efisiensi, Partai X menyoroti risiko besar dari digitalisasi bansos berbasis AI. Pertama, kerentanan terhadap manipulasi data dan potensi diskriminasi algoritmik. Kedua, ketidakmampuan sebagian rakyat, terutama kelompok miskin, mengakses teknologi. Ketiga, kemungkinan lahirnya oligarki data yang menggantikan oligarki. Hal ini dapat menjadikan rakyat semakin terpinggirkan dari akses hak dasarnya.
Solusi Partai X: Demokrasi Digital Berbasis Rakyat
Partai X menawarkan solusi yang berpijak pada prinsip kedaulatan rakyat. Pertama, pemisahan tegas antara negara dan pemerintah agar digitalisasi tidak menjadi alat rezim. Kedua, pendidikan politik digital untuk masyarakat agar melek teknologi sekaligus paham hak konstitusionalnya. Ketiga, transformasi birokrasi digital berbasis transparansi, sehingga mencegah korupsi data dan penyelewengan bansos. Keempat, pembentukan lembaga pengawas independen dengan keterlibatan masyarakat sipil dalam setiap tahap penyaluran bansos.
Bagi Partai X, digitalisasi bansos hanya akan bermanfaat jika rakyat diposisikan sebagai subjek utama. Negara wajib hadir bukan hanya dalam bentuk sistem, melainkan dalam perlindungan nyata. “Bansos digital harus memastikan rakyat terlindungi, dilayani, dan diatur dengan adil, bukan sekadar diolah oleh algoritma,” tegas Prayogi.
