beritax.id – DPR RI kembali beraktivitas di kompleks parlemen, setelah berhari-hari dikepung gelombang aksi massa. Rapat Komisi I dengan TNI terkait siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digelar meski tuntutan publik masih menggema. Sebelumnya, sejak 25 Agustus 2025, ribuan massa berunjuk rasa menuntut penghapusan tunjangan fantastis anggota DPR, penolakan outsourcing, hingga keberatan terhadap upah murah. Kericuhan sempat mewarnai aksi pada 28-30 Agustus, sebelum Presiden Prabowo meminta aparat bertindak tegas.
Kritik Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai rapat yang kembali digelar DPR menunjukkan satu hal: aspirasi rakyat belum didengar. Ia mengingatkan, tugas negara itu tiga, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurutnya, DPR sebagai lembaga perwakilan justru harus lebih peka terhadap suara publik ketimbang kembali sibuk membicarakan anggaran dan tunjangan.
“Rakyat turun ke jalan karena merasa terabaikan. Rapat tidak boleh jadi simbol abai pada penderitaan rakyat,” tegasnya.
Partai X menegaskan kembali bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan negara sehingga rakyat adalah raja. Pemerintah dan DPR hanyalah pelayan, bukan pejabat yang berkuasa seenaknya.
Dalam prinsip Partai X, negara diibaratkan bus rakyat adalah penumpang, kepala pemerintahan adalah sopir, dan pemilik bus adalah rakyat itu sendiri.
Maka, DPR seharusnya memastikan arah kebijakan sesuai mandat rakyat, bukan mengabaikan aspirasi dengan berlindung di balik prosedur formal.
Solusi Partai X
Sebagai solusi, Partai X menawarkan langkah konkret sesuai prinsip yang dipegang.
Pertama, musyawarah kenegarawanan nasional yang melibatkan intelektual, tokoh agama, TNI/Polri, dan budaya, untuk merumuskan ulang arah kebijakan negara yang berpihak pada rakyat. Kedua, mendorong reformasi hukum berbasis kepakaran agar regulasi tidak lagi berpihak pada kepentingan pejabat, melainkan pada keadilan sosial. Ketiga, transformasi birokrasi digital untuk memutus rantai korupsi serta memperkuat transparansi dalam penggunaan APBN, termasuk belanja DPR. Keempat, pendidikan politik berbasis Pancasila agar generasi muda memahami bahwa pejabat adalah pelayan rakyat, bukan penguasa.
Partai X menilai kembalinya rapat DPR harus menjadi momentum mendengarkan jeritan rakyat, bukan sekadar rutinitas. Rakyat sudah jelas menyampaikan tuntutannya melalui aksi-aksi besar. Jika DPR tidak mengindahkan, legitimasi lembaga akan semakin runtuh.
Partai X menegaskan bahwa rakyat tidak boleh terus-menerus diabaikan. Aspirasi rakyat harus diterjemahkan menjadi kebijakan nyata, agar demokrasi benar-benar hidup dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
