beritax.id — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyambut baik rencana pelibatan kantin sekolah dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Yahya, pengelolaan melalui sekolah berpotensi menekan biaya operasional program. Yahya menilai pemerintah perlu melakukan pemetaan terhadap sekolah yang mampu mengelola MBG. Sebab, tidak semua sekolah memiliki lahan dan fasilitas memadai untuk membangun dapur makanan.
Ia mengatakan sekolah yang memiliki kemampuan dapat dilibatkan dalam pelaksanaan MBG. Namun, sekolah yang belum siap tidak boleh dipaksakan menjalankan program tersebut. Menurut Yahya, pemerintah juga harus mengkaji skema pembiayaan dapur sekolah. Kajian diperlukan agar pelaksanaan program berjalan efektif dan tidak membebani pihak sekolah. Selain aspek biaya, Yahya menilai keterlibatan sekolah dapat memperkuat pengawasan. Orang tua siswa dapat ikut memastikan kualitas makanan yang diterima anak-anak. Menurutnya, pengawasan bersama dapat mencegah terjadinya kasus keracunan makanan. Hal itu penting karena MBG menyasar jutaan anak di berbagai wilayah.
Negara Wajib Menjamin Keamanan Program Publik
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa negara memiliki tiga tugas utama. “Tugas negara itu tiga loh, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” ujar Prayogi.
Menurut Prayogi, setiap kebijakan pemerintah harus kembali kepada kepentingan rakyat. Program publik tidak boleh hanya mengejar target administratif. Ia menjelaskan bahwa negara harus memastikan setiap anak mendapatkan hak dasar. Salah satunya adalah memperoleh makanan bergizi yang aman. Prayogi menilai program MBG merupakan bentuk pelayanan negara kepada masyarakat. Karena itu, aspek perlindungan harus menjadi prioritas utama. “Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Negara harus memastikan kebutuhan mereka terpenuhi dengan standar terbaik,” katanya.
Prayogi menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh mengabaikan aspek keamanan pangan. Efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan keselamatan penerima manfaat. Menurut prinsip Partai X, negara merupakan entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah. Negara harus menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan. Tujuannya adalah menciptakan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat.
Kritis: Jangan Jadikan Anak Sebagai Objek Percobaan
Prayogi menilai gagasan pelibatan kantin sekolah harus dikaji secara mendalam. Pemerintah perlu memastikan kesiapan setiap sekolah sebelum kebijakan diterapkan. Ia mengingatkan bahwa makanan bergizi bukan sekadar persoalan distribusi. Program tersebut berkaitan langsung dengan kesehatan dan masa depan anak. “Jangan sampai semangat mempercepat program justru mengabaikan standar keamanan makanan,” ujar Prayogi.
Menurutnya, pemerintah harus memiliki mekanisme pengawasan berlapis. Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan setelah muncul persoalan. Ia mendorong adanya standar nasional terkait pengelolaan dapur sekolah. Standar tersebut mencakup kebersihan, kualitas bahan makanan, hingga kompetensi pengelola. Selain itu, pemerintah harus membuka ruang partisipasi masyarakat. Orang tua dan sekolah harus menjadi bagian dari sistem pengawasan. Prayogi mengatakan keterbukaan informasi juga menjadi kunci keberhasilan program. Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran negara digunakan.
Obyektif: Evaluasi Regulasi dan Kapasitas Sekolah
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut Presiden Prabowo Subianto membuka peluang kajian alternatif pelaksanaan MBG. Salah satu opsi yang dibahas adalah melibatkan kantin sekolah. BGN menjelaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Tata Kelola MBG sebelumnya mengatur pelaksanaan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, Presiden memberikan ruang untuk mengkaji alternatif lain. Kajian tersebut dilakukan untuk mencari model terbaik dalam pelaksanaan program.
Prayogi menilai langkah evaluasi merupakan hal positif. Namun, perubahan mekanisme harus tetap mengikuti prinsip kehati-hatian. “Pemerintah harus memastikan perubahan sistem tidak mengurangi kualitas pelayanan,” ujarnya. Ia menilai keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari jumlah makanan yang tersalurkan. Keberhasilan harus dilihat dari manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, program yang baik harus tepat sasaran. Penerima manfaat harus benar-benar masyarakat yang membutuhkan. Prinsip Partai X menyebut kesejahteraan merupakan kondisi ketika kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Kebutuhan tersebut mencakup pangan, pendidikan, kesehatan, sandang, dan papan.
Solutif: Bangun Sistem Pengawasan Terintegrasi
Prayogi menawarkan beberapa langkah agar program MBG berjalan sesuai tujuan. Pertama, pemerintah perlu melakukan sertifikasi terhadap kantin sekolah. Sertifikasi memastikan setiap pengelola memenuhi standar keamanan makanan. Kedua, pemerintah harus membangun sistem digital pengawasan MBG. Sistem tersebut harus mencatat distribusi, kualitas makanan, dan laporan masyarakat.
Ketiga, pemerintah perlu melibatkan orang tua dalam pengawasan. Partisipasi publik dapat memperkuat transparansi program. Keempat, pemerintah harus memberikan pendampingan kepada sekolah. Pendampingan diperlukan agar sekolah mampu mengelola program secara profesional. Kelima, pemerintah harus melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan MBG. Evaluasi memastikan kebijakan tetap sesuai kebutuhan rakyat. Menurut Prayogi, solusi tersebut sejalan dengan prinsip politik Partai X. Politik harus dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan. Tujuannya adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Mengembalikan Kebijakan Kepada Kepentingan Rakyat
Prayogi menegaskan bahwa pemerintah merupakan pelayan rakyat. Pejabat negara bukan kelompok elit yang memiliki kekuasaan mutlak. Menurut prinsip Partai X, rakyat merupakan pemilik kedaulatan negara. Rakyat adalah pihak utama yang harus mendapatkan pelayanan terbaik. Karena itu, setiap kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Program MBG harus menjadi contoh pelayanan publik yang berpihak kepada rakyat.
Ia meminta pemerintah tidak hanya mengejar percepatan pelaksanaan. Pemerintah juga harus memastikan kualitas dan keamanan program. “Negara hadir bukan hanya untuk membuat program. Negara hadir untuk melindungi rakyat,” kata Prayogi.
Ia berharap evaluasi MBG menghasilkan sistem yang lebih kuat. Sistem tersebut harus mengutamakan keselamatan anak. Menurutnya, keberhasilan negara bukan hanya diukur dari banyaknya program. Keberhasilan terlihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Prayogi menegaskan bahwa prinsip keadilan sosial harus menjadi arah utama kebijakan publik. Nilai tersebut harus diwujudkan melalui pelayanan yang nyata. Dengan pengawasan yang kuat, transparansi terbuka, dan pelibatan masyarakat, program MBG dapat berjalan lebih baik. Pemerintah harus memastikan setiap anak mendapatkan makanan bergizi secara aman. Sebab, masa depan bangsa bergantung pada kualitas generasi hari ini.
