beritax.id – Demokrasi hanya ilusi ketika pemilu yang seharusnya menjadi ajang untuk mendengar suara rakyat, justru tidak berpihak kepada mereka. Pemilu yang diadakan dengan biaya tinggi dan manipulasi kekuasaan telah menjauhkan rakyat dari proses pemerintahan yang seharusnya mereka kuasai. Janji untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan transparan semakin jauh dari kenyataan. Ketika rakyat tidak lagi merasa dilibatkan dalam pemilu, maka demokrasi menjadi sekadar formalitas.
Pemilu yang Tidak Berpihak ke Rakyat
Pemilu yang idealnya menjadi ruang bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang mewakili mereka kini sering kali lebih mengutamakan kepentingan kelompok pejabat. Biaya pemerintahan yang tinggi menjadikan pemilu hanya dapat diikuti oleh mereka yang memiliki sumber daya besar, sementara mayoritas rakyat terpinggirkan. Akibatnya, keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah lebih mencerminkan kepentingan pejabat dan pengusaha, daripada kepentingan rakyat banyak.
Ketimpangan ini semakin memperburuk kondisi demokrasi di Indonesia. Pemilu yang seharusnya menjadi sarana untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, malah berpotensi menambah kesenjangan sosial dan pemerintahan.
Tugas Negara: Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa tugas negara itu ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Negara harus memastikan setiap kebijakan yang diambil adalah untuk kepentingan rakyat dan bukan untuk kepentingan segelintir pejabat yang berkuasa.
Namun, dalam kenyataannya, negara gagal menjalankan tugas tersebut dengan baik. Pemilu yang tidak berpihak pada rakyat memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang ada. Rakyat yang seharusnya menjadi pusat perhatian dalam setiap kebijakan, justru semakin terpinggirkan.
Solusi: Mewujudkan Pemilu yang Adil dan Berpihak pada Rakyat
Untuk mengatasi masalah ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah merombak sistem pemilu agar lebih adil dan inklusif. Pemerintah perlu mengurangi biaya yang tinggi dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Proses pemilihan yang transparan dan tidak bergantung pada kekuatan finansial akan membuka lebih banyak ruang bagi rakyat untuk berperan aktif.
Selain itu, pendidikan politik yang berbasis pada Pancasila perlu diperkenalkan sejak dini di sekolah-sekolah untuk membentuk generasi muda yang sadar akan hak dan tanggung jawab mereka dalam demokrasi. Dengan memahami nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya, generasi mendatang akan lebih mampu menjaga dan mengawal sistem pemerintahan yang adil.
Partai politik juga perlu memperbaiki fungsinya dengan mendidik calon pemimpin yang tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga memiliki komitmen terhadap kepentingan rakyat. Negara harus memastikan bahwa partai politik berfokus pada kualitas pemimpin dan bukan sekadar mengumpulkan kekuatan finansial untuk merebut kekuasaan.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemilu tidak lagi menjadi ilusi, tetapi benar-benar menjadi sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan berpihak pada rakyat.
