beritax.id – Kedaulatan rakyat adalah fondasi utama negara demokratis. Namun, dalam praktiknya, arah kekuasaan kerap menjauh dari tangan rakyat. Kekuasaan sering kali dikuasai segelintir individu, sementara rakyat sebagai pemilik kedaulatan hanya menjadi penonton. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar, masihkah negara dijalankan untuk kepentingan rakyat?
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa tugas negara ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Namun, realitas saat ini justru menunjukkan sebaliknya. Banyak kebijakan yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat. Pemerintah seolah lupa bahwa mereka hanyalah pelaksana mandat rakyat, bukan pemilik negara.
Menurut Rinto, pemerintah seharusnya menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan. Rakyat adalah pemilik bus bernama “Negara”, sementara pemerintah hanyalah sopir yang bertugas mengantarkan ke tujuan: keadilan dan kesejahteraan. Bila sopir salah arah, rakyat berhak menggantinya.
Kritik Kritis terhadap Arah Kekuasaan
Partai X menilai bahwa kegagalan mencapai cita-cita keadilan sosial adalah akibat kaburnya batas antara negara dan pemerintah. Ketika pemimpin menjabat sekaligus sebagai “pemilik” negara, kebijakan menjadi alat kepentingan pribadi atau kelompok. Kedaulatan pun bergeser dari rakyat ke lingkar kekuasaan.
“Negara bukan rezim, dan rezim bukan negara. Jika pemerintah kolaps, negara seharusnya tetap tegak karena kedaulatan ada di rakyat,” tegas Rinto.
Solusi Partai X: Jalan Mengembalikan Kedaulatan
Partai X menawarkan langkah konkret untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat melalui Poin Penyembuhan Bangsa, antara lain:
- Musyawarah Kenegarawanan Nasional melibatkan intelektual, agama, TNI/Polri, dan budaya untuk merancang struktur ketatanegaraan baru.
- Amandemen Kelima UUD 1945 untuk menegaskan kembali bahwa sumber kekuasaan tertinggi adalah rakyat.
- Pemisahan tegas negara dan pemerintah agar kekuasaan tidak lagi dipusatkan pada satu figur.
- Reformasi hukum dan birokrasi digital untuk mencegah korupsi dan menjamin transparansi pelayanan publik.
- Pendidikan dan moral berbasis Pancasila agar generasi muda paham hak dan tanggung jawab sebagai warga negara.
Langkah-langkah ini bukan sekadar wacana, tetapi strategi konkret agar rakyat kembali berdaulat atas arah bangsa.
Kedaulatan rakyat bukan sekadar slogan konstitusional, melainkan roh dari demokrasi sejati. Partai X menegaskan bahwa negara harus kembali ke esensinya: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. “Rakyat tidak boleh lagi hanya jadi penonton. Kedaulatan harus dikembalikan ke tangan mereka yang berhak memilikinya,” pungkas Rinto Setiyawan.
