beritax.id– Anggota Komisi XII DPR RI, Cek Endra, mendukung keputusan pemerintah penyesuaian penundaan royalti dan bea keluar sektor pertambangan. Langkah ini diambil guna menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlanjutan investasi di sektor mineral dan batu bara (minerba).
Menurut Cek Endra, kebijakan yang ditempuh pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Keuangan menunjukkan kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan fiskal dan energi di tengah dinamika ekonomi global.
Kebijakan Fiskal yang Terukur
Cek Endra menegaskan sektor minerba memiliki kontribusi strategis bagi penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja, penguatan hilirisasi industri, dan pertumbuhan ekonomi daerah penghasil tambang. Ia menilai kebijakan fiskal di sektor pertambangan harus dirumuskan secara terukur dengan mempertimbangkan harga komoditas global, keberlanjutan investasi, dan kemampuan industri menjaga produktivitas nasional.
Ia juga menekankan bahwa penundaan penyesuaian royalti dan bea keluar bukan berarti pengabaian terhadap kepentingan negara. Sebaliknya, kebijakan ini untuk menyeimbangkan kepentingan investor, industri, dan rakyat.
Sinergi Pemerintah dan Dunia Usaha
Legislator asal Jambi itu mengapresiasi langkah pemerintah yang menyinkronkan kebijakan energi dan fiskal nasional. Hal ini untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah. Ia menekankan komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha sektor pertambangan harus diperkuat untuk memberikan kepastian investasi.
Cek Endra menegaskan sinergi tersebut juga penting agar kebijakan fiskal tidak menimbulkan konflik kepentingan. Adapun tetap berpihak pada kepentingan nasional, dan menjamin kesejahteraan masyarakat.
Tanggapan Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Partai X menekankan kebijakan fiskal, termasuk royalti minerba, harus sejalan dengan perlindungan kesejahteraan rakyat, bukan hanya kepentingan perusahaan atau penerimaan negara semata.
Prayogi menegaskan bahwa keputusan menunda penyesuaian royalti harus diiringi dengan pengawasan ketat agar industri pertambangan tetap produktif, tidak mengurangi hak masyarakat, dan investasi tetap aman. Partai X meminta pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap pendapatan sektor minerba untuk memastikan hasilnya dapat digunakan secara adil.
Prinsip Partai X dalam Kebijakan Minerba
Partai X menekankan prinsip pengelolaan sumber daya alam harus:
- Melindungi kepentingan rakyat, terutama masyarakat terdampak pertambangan.
- Menyeimbangkan kepentingan negara dan investor agar pembangunan berkelanjutan.
- Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan royalti dan bea keluar.
Solusi Partai X
- Pemerintah wajib menyusun roadmap fiskal minerba yang melindungi pendapatan rakyat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi investor.
- Setiap kebijakan royalti atau bea keluar harus berbasis data, transparan, dan disosialisasikan kepada masyarakat terdampak.
- Partai X mendorong adanya audit rutin pendapatan minerba agar royalti yang dikumpulkan tepat sasaran.
- Pemerintah perlu melibatkan masyarakat lokal dalam pengawasan pembangunan dan pengelolaan minerba.
- Mekanisme kompensasi atau program pembangunan daerah harus diintegrasikan untuk memastikan kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar tambang.
Partai X menegaskan bahwa kebijakan fiskal di sektor minerba harus memprioritaskan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar penerimaan negara. Setiap penundaan atau perubahan royalti wajib diikuti dengan langkah konkret untuk melindungi rakyat, menjaga keberlangsungan investasi, dan mengatur sektor pertambangan secara adil.
