beritax.id — Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan penolakannya terhadap wacana Pilkada melalui DPRD, Kamis, di Jakarta. Ia menilai usulan tersebut bertentangan dengan semangat reformasi yang memperjuangkan pemilihan langsung. Menurutnya, sistem tidak langsung hanya akan membawa Indonesia kembali ke model otoriter seperti masa Orde Baru. “Reformasi mengoreksi masa lalu, jangan dikembalikan ke pola lama,” ujar Said Iqbal.
Ia mencontohkan sistem electoral college di Amerika Serikat dilakukan karena sistem federal yang sudah mapan selama ratusan tahun. Maka, menurutnya, model serupa tidak tepat diterapkan di Indonesia yang menganut sistem demokrasi Pancasila.
Partai X: Demokrasi Bukan Barang Tawar, Jangan Dikorbankan Demi Efisiensi
Menanggapi hal itu, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menilai wacana Pilkada lewat DPRD adalah bentuk kemunduran demokrasi. “Tugas negara itu tiga loh yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” tegas Prayogi.
Ia menilai, alasan efisiensi anggaran hanyalah kamuflase penguasa untuk merebut kembali kekuasaan dari tangan rakyat. “Demokrasi bukan pengeluaran, tapi investasi dalam legitimasi publik,” ujarnya.
Partai X menilai bahwa kedaulatan rakyat tak boleh digadaikan atas nama pragmatisme kekuasaan. Sistem pemilu langsung adalah benteng rakyat terhadap dominasi pejabat partai dan transaksi kekuasaan tertutup.
Partai X menegaskan bahwa demokrasi Indonesia harus tegak di atas prinsip kedaulatan rakyat dan musyawarah terbuka. Rakyat berhak memilih langsung pemimpinnya tanpa ditengahi ruang gelap kekuasaan.
Mengembalikan Pilkada ke DPRD sama saja dengan mengingkari prinsip keadilan partisipatif. Demokrasi tak boleh menjadi alat penguasa untuk mengunci kursi kekuasaan demi kepentingan kelompoknya.
Solusi Partai X: Pemilu Langsung Berbasis Transparansi dan Pendidikan Publik
Partai X menawarkan solusi demokratis yang lebih sehat. Pertama, memperkuat pendidikan politik rakyat agar pemilu langsung melahirkan pemimpin yang berintegritas. Kedua, membatasi ongkos kekuasaan lewat regulasi pembiayaan kampanye yang transparan.
Ketiga, memperbaiki sistem rekrutmen partai agar mencetak calon kepala daerah yang profesional dan melayani. Keempat, mendorong keterlibatan rakyat sejak proses pencalonan hingga pengawasan kepala daerah terpilih.
“Jangan pakai alasan hemat anggaran untuk merampas hak rakyat. Demokrasi butuh perbaikan, bukan penghapusan,” tegas Prayogi.
