beritax.id — Komisi III DPR RI menyetujui tambahan anggaran besar bagi Kepolisian dan Kejaksaan untuk tahun anggaran 2026. Polri mengusulkan kebutuhan sebesar Rp173,46 triliun, dengan tambahan Rp63,79 triliun dari pagu awal Rp109,67 triliun. Sementara Kejaksaan mengusulkan tambahan Rp18,52 triliun, dari pagu awal Rp8,96 triliun menjadi Rp27,49 triliun.
Wakil Ketua Komisi III DPR, Sari Yuliati, menyatakan komitmen DPR memperjuangkan kenaikan tersebut dalam rapat sinkronisasi bersama Badan Anggaran. Tambahan ini diklaim penting guna mendukung kinerja lembaga penegak hukum dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum nasional.
Partai X: Demokrasi Tidak Butuh Anggaran Raksasa, Tapi Pemulihan Kepercayaan
Menanggapi kenaikan dana aparat ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute Prayogi R Saputra mengingatkan bahwa negara yang aman bukanlah negara dengan anggaran keamanan raksasa, melainkan negara yang adil bagi rakyatnya.
“Kalau keamanan benar-benar terjamin dengan tambahan anggaran besar, kenapa rasa aman demokrasi justru makin menyempit?” ujar Prayogi. Ia menilai pengalokasian dana triliunan rupiah ke lembaga penegak hukum seharusnya diiringi transparansi, akuntabilitas, dan reformasi menyeluruh pada sistem peradilan serta kebebasan sipil.
Menurutnya, justru hari ini yang makin lemah adalah ruang kritik, kebebasan berekspresi, dan partisipasi bermakna rakyat dalam kebijakan. “Tugas pemerintah itu tiga loh: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat bukan malah memagari demokrasi dengan anggaran,” tegasnya.
Partai X memegang teguh prinsip bahwa negara memiliki tujuan mewujudkan kedaulatan rakyat. Negara bukan alat represi pejabat yang ingin mempertahankan kekuasaan lewat penguatan aparat, tapi instrumen keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan semua warga.
Negara yang demokratis harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan membawa dampak langsung bagi keadilan sosial. Keamanan tidak boleh dimonopoli oleh belanja negara untuk lembaga vertikal, sementara anggaran untuk kesehatan mental, kebebasan pers, dan literasi demokrasi dibiarkan minim.
Solusi Partai X: Sekolah Negarawan dan Reformasi Tata Kelola
Sebagai solusi, Partai X menawarkan penguatan Sekolah Negarawan. Ini adalah arena pendidikan publik yang memperkuat nilai dasar keadilan, transparansi, dan kesetaraan. Sekolah ini mendidik calon pemimpin bangsa untuk menjadikan kekuasaan sebagai amanah, bukan senjata.
Sekolah Negarawan juga mengajarkan bahwa penganggaran publik harus mengutamakan integritas dan kebutuhan rakyat, bukan mengakomodasi ketakutan penguasa. Solusi fiskal tidak bisa hanya dijawab dengan tambahan anggaran, tapi dengan pemulihan kepercayaan rakyat terhadap negara.
Kenaikan anggaran lembaga keamanan harus ditimbang bukan hanya dari aspek nominal, tapi dari arah lain dan dampak terhadap demokrasi. Partai X mengingatkan bahwa demokrasi sejati dibangun lewat partisipasi rakyat, bukan ketakutan terhadap rakyat. Negara kuat bukan karena Polri makin tajam, tapi karena rakyat makin percaya bahwa hukum melindungi semua, bukan hanya yang berkuasa.
