beritax.id – Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menekankan pentingnya percepatan digitalisasi manajemen aparatur sipil negara (ASN). Upaya ini dilakukan guna mewujudkan ekosistem penyelenggaraan manajemen ASN yang terintegrasi dan efisien. “Kami ingin ASN dan instansi pemerintah mudah mengakses layanan dari PANRB, BKN, dan LAN,” ujar Rini dalam keterangannya, Jumat.
Platform ini dikembangkan untuk mengakomodasi pelayanan G2E (government to employee) dan G2G (government to government). Ia menyebut platform digital ASN bersifat kolaboratif, bukan milik tunggal Kementerian PANRB, melainkan milik bersama yang dikelola dengan interoperabilitas tinggi. Dalam rapat bersama BKN dan LAN, seluruh pimpinan menyampaikan komitmen yang sama untuk mengakselerasi layanan berbasis teknologi.
Partai X: Infrastruktur Digital Tak Akan Berguna Jika Mental Birokrasi Masih Manual
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menilai wacana digitalisasi ASN hanyalah pelengkap narasi reformasi birokrasi yang belum menyentuh akar masalahnya. Menurutnya, jika pelayanan publik masih lamban, bukan karena teknologi yang lemah, tetapi karena mental birokrasi yang tidak berubah. “Digitalisasi tidak akan membuat pelayanan publik otomatis cepat, jika yang duduk di balik sistem tetap berpikir lambat,” kata Prayogi.
Ia menekankan bahwa pelayanan publik harus bersandar pada etos pengabdian, bukan sekadar display teknologi. Masyarakat masih mengeluhkan proses birokrasi yang lamban, membingungkan, dan jauh dari semangat melayani. “Kalau internet cepat tapi respons birokrat tetap lambat, berarti yang perlu ditingkatkan bukan bandwidth, tapi niat,” tambahnya.
Menurut Partai X, negara adalah entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah yang dapat menjalankan kewenangan secara efektif, efisien dan transparan dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kedaulatan rakyat.
Aparatur negara harus bersandar pada prinsip efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Pelayanan publik adalah hak dasar warga, bukan anugerah yang bisa ditunda-tunda oleh sistem yang lambat atau pegawai yang abai. Ketika warga kesulitan mengakses layanan dasar, maka negara telah gagal dalam fungsi dasarnya.
Solusi Partai X: Percepat Reformasi Birokrasi Lewat Penilaian Publik dan Transparansi Real-time
Partai X mendorong agar sistem digital manajemen ASN dilengkapi dengan sistem penilaian publik real-time. Evaluasi pelayanan harus berbasis data dari pengguna langsung, bukan sekadar laporan internal. Selain itu, proses layanan harus sepenuhnya transparan dan dapat diakses oleh publik agar pengawasan berjalan dua arah.
Digitalisasi bukan sekadar alat, tapi harus jadi fondasi perubahan budaya kerja ASN. Tanpa itu, kabel dan server akan bekerja, tapi rakyat tetap dibiarkan menunggu di antrean panjang, baik secara fisik maupun virtual. Karena itu, niat baik birokrasi harus dikalahkan oleh tekad kuat untuk benar-benar melayani.
