beritax.id – Pemerintah menargetkan penyerapan gabah dan beras petani hingga 3 juta ton. Pendanaan ini difasilitasi melalui dana Operator Investasi Pemerintah (OIP) dalam RAPBN 2026. Besaran dana OIP Bulog tercatat sebesar Rp 22,73 triliun. Pemerintah menekankan pentingnya tata kelola yang baik dan efisiensi anggaran. Kebijakan investasi ini bertujuan menjaga stabilitas harga beras dan ketahanan pangan nasional. Namun, kebijakan besar ini tidak otomatis menjawab masalah kelaparan rakyat yang masih terjadi di berbagai daerah.
Kritik Partai X terhadap Kebijakan Pemerintah
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, mengingatkan fungsi dasar negara. Ia menegaskan negara wajib melindungi, melayani, dan mengatur rakyat dengan adil. Menurutnya, anggaran besar hanya bermanfaat jika benar-benar menyentuh kehidupan rakyat kecil. “Beras banyak, tetapi rakyat masih kelaparan, itu bukti tata kelola gagal,” ujarnya. Ia menilai pemerintah sering terjebak dalam angka besar, bukan hasil nyata. Masalah utama rakyat adalah akses pangan murah dan distribusi yang adil. Kebijakan pangan harus memihak petani sekaligus menjamin konsumen kecil agar tidak terjebak harga tinggi.
Prinsip Dasar Partai X dalam Melihat Negara
Partai X menilai pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi mandat. Kebijakan negara harus dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan. Tujuan utama kebijakan adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Sejahtera berarti kebutuhan dasar rakyat terpenuhi, termasuk pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.
Politik, bagi Partai X adalah upaya dan bentuk perjuangan untuk mendapatkan dan menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat
Negara harus dikelola oleh negarawan yang bijaksana dan berwibawa. Kebijakan pangan tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu, melainkan harus memastikan keseimbangan antara petani dan konsumen.
Solusi Partai X untuk Ketahanan Pangan
Partai X menawarkan solusi agar dana Rp 22,73 triliun lebih tepat sasaran. Pertama, serap gabah langsung dari petani tanpa perantara besar yang merugikan. Kedua, distribusi beras kepada rakyat harus transparan dan diawasi ketat. Ketiga, Cadangan Beras Pemerintah diprioritaskan untuk rakyat, bukan kepentingan komersial. Keempat, mekanisme revolving fund dikelola dengan akuntabilitas penuh dan rendah biaya. Kelima, petani harus menjadi pusat kebijakan, bukan hanya objek produksi. Solusi ini sesuai prinsip negara yang berpihak pada kesejahteraan rakyat dan menjamin akses pangan adil.
Partai X menegaskan kebijakan pangan harus berdampak langsung pada rakyat. Anggaran besar sia-sia bila rakyat masih kesulitan membeli beras murah. Pemerintah harus kembali ke prinsip dasar negara demi kesejahteraan seluruh rakyat. Partai X mengajak semua pihak mendukung kebijakan pangan yang adil dan transparan.
