beritax.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah ratusan pelajar di Bandung dan Cianjur mengalami keracunan. Menyusul kejadian tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mulai menjalin kerja sama dengan puskesmas dan dinas kesehatan untuk mitigasi insiden serupa.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut program MBG akan melibatkan sekitar 30 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk melayani lebih dari 80 juta penduduk. Ia mengakui adanya kelemahan dalam sistem saat ini dan menyatakan bahwa BPOM akan memperketat pengawasan makanan MBG.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan insiden keracunan sudah terjadi lebih dari sekali. Pada 29 April 2025, sebanyak 342 siswa SMPN 35 Bandung dilaporkan mengalami gejala keracunan. Beberapa hari sebelumnya, puluhan siswa MAN 1 Cianjur juga mengalami kasus serupa.
Partai X: Lindungi Sebelum Racun Menyebar, Bukan Setelahnya
Menanggapi insiden ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menyampaikan kritik tajam. “Mengapa selalu menunggu rakyat diracun dulu baru bertindak?” tanyanya.
Menurut Prayogi, program MBG seharusnya dijalankan dengan sistem yang terukur dan pengawasan ketat sejak awal, bukan bertindak reaktif setelah krisis terjadi. “Rakyat bukan kelinci percobaan program populis. Ini soal nyawa, bukan sekadar angka dalam laporan,” tegasnya.
Berdasarkan prinsip kenegaraan Partai X, pemerintah adalah bagian kecil dari rakyat yang diberi mandat untuk melindungi, melayani, dan mengatur rakyat secara efektif, efisien, dan transparan.
Prayogi mengingatkan bahwa tugas melindungi tidak boleh dijalankan setelah insiden terjadi. “Kalau pengawasan dilakukan sejak awal, ratusan siswa tak perlu muntah bersama,” katanya. Ia menilai bahwa pembentukan SPPG tanpa kesiapan mutu hanya akan melipatgandakan risiko.
Negara Adalah Bus, Pemerintah Bukan Pemilik Arah
Dalam prinsip Partai X, negara ibarat bus yang dikendarai oleh sopir (pemerintah), bukan dimiliki olehnya. Rakyat adalah pemilik tujuan perjalanan.
Maka, bila sopir membawa bus secara ugal-ugalan seperti terburu-buru menjalankan program MBG tanpa kesiapan maka pemilik (rakyat) berhak mengevaluasi bahkan mengganti sopir.
“Jangan tunggu korban lebih banyak untuk akui bahwa sistem ini cacat. Jangan tunggu rakyat bersuara keras untuk bertindak,” ujar Prayogi.
Partai X menegaskan bahwa program makan bergizi tidak boleh dijadikan alat pencitraan. “Kalau untuk menyelamatkan nyawa, harusnya mulai dari jaminan mutu, bukan baliho dan seremoni,” tegas Prayogi. Ia menyerukan dilakukannya audit nasional terhadap seluruh SPPG dan vendor MBG.
Partai X juga mendorong pembentukan mekanisme independen pengawasan MBG yang melibatkan komunitas kesehatan, masyarakat sipil, dan lembaga pengawas. “Beri rakyat makan yang layak, bukan yang berisiko membunuh secara perlahan,” tutup Prayogi.
