beritax.id – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan kemungkinan besar program bantuan pangan beras 10 kg akan dihentikan pada tahun 2026. Sebagai penggantinya, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan diberlakukan. Dengan beras dijual secara komersial dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, lebih murah dari beras medium-premium.
Program bantuan pangan, yang selama ini memberikan beras gratis kepada masyarakat berpendapatan rendah, terpaksa dihentikan akibat keterbatasan anggaran pada tahun 2026. Arief menjelaskan bahwa anggaran yang ada tidak memungkinkan untuk melanjutkan bantuan beras pada tahun depan. Kecuali jika ada tambahan anggaran yang disetujui oleh pemerintah dan DPR. Hal ini memicu kekhawatiran akan terulangnya kekacauan dalam pasokan pangan yang terjadi sebelumnya. Dimana dipicu oleh kebijakan yang tidak terencana dengan matang.
Pengamat pertanian Khudori menegaskan bahwa kebijakan penganggaran yang tidak konsisten dapat memicu masalah besar dalam perberasan Indonesia. Sebelumnya, pada tahun 2023, harga beras naik tajam akibat ketidakmampuan pemerintah dalam mengintervensi pasar secara efektif. Pengalihan anggaran dari bantuan pangan ke pengadaan beras untuk Perum Bulog pada tahun ini pun dianggap salah langkah. Mengingat harga beras terus melonjak dan tidak ada langkah yang cukup untuk menahan inflasi pangan.
Analisis Partai X: Keterpaduan Kebijakan yang Hilang
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai bahwa kebijakan penghentian bantuan pangan ini mencerminkan ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi masalah riil yang dihadapi rakyat. “Pemerintah terlalu sibuk mengurusi kekuasaan, sementara rakyat terus menderita akibat kebijakan yang terkesan setengah hati,” tegas Rinto.
Dalam pandangannya, kebijakan yang diambil seharusnya lebih berfokus pada kesejahteraan rakyat. Bukan hanya pada penghematan anggaran yang berisiko mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.
Rinto juga mengingatkan bahwa salah satu tugas pokok negara adalah melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. “Jika pemerintah mengabaikan tanggung jawabnya terhadap kebutuhan dasar rakyat, seperti pangan. Mmaka esensi dari pemerintahan yang berpihak kepada rakyat hilang begitu saja,” ujar Rinto.
Solusi Partai X: Prioritaskan Kesejahteraan Rakyat
Sebagai solusi, Partai X menekankan perlunya pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan berorientasi pada kebutuhan rakyat. Partai X menyarankan agar pemerintah melakukan reformasi dalam pengelolaan pangan dan distribusi beras, dengan mempertimbangkan kesejahteraan jangka panjang masyarakat.
Pemerintah harus fokus pada keberlanjutan kebijakan yang memberi manfaat langsung kepada rakyat, termasuk memperkuat sistem distribusi pangan yang lebih adil dan merata. Selain itu, dalam jangka panjang, Partai X juga mengusulkan perluasan akses terhadap pangan lokal dan program pendidikan tentang kemandirian pangan untuk masyarakat.
“Pemerintah harus mengambil tindakan yang nyata, bukan hanya retorika belaka. Jangan sampai rakyat terus berada dalam ketidakpastian dan kelaparan sementara para pejabat di kursi kekuasaan terus menikmati kekayaan,” tegas Rinto.
