beritax.id – Dorongan pembentukan lembaga coast guard untuk menjaga keamanan laut nasional kembali disuarakan. Dalam rapat dengar pendapat bersama TNI Angkatan Laut, Senin (28/4/2025), Anggota Komisi I DPR RI Elita Budiati menyampaikan desakan tersebut di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.
Elita menilai pembentukan coast guard menjadi hal krusial karena luas wilayah laut Indonesia mencapai 65 persen dari daratan. Sementara itu, Badan Keamanan Laut (Bakamla) dinilai belum memiliki fungsi penegakan hukum yang optimal. “Bakamla tidak punya kewenangan memberi sanksi, kasus banyak yang tidak jelas ujungnya,” kata Elita. Ia menegaskan perlunya koordinasi lebih erat antara semua unsur, termasuk TNI AL, guna menghindari ego sektoral dalam menjaga kedaulatan laut nasional.
Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mendukung gagasan pembentukan tersebu. Ia mengacu pada model beberapa negara maju seperti Australia, yang memadukan peran militer dan sipil untuk pengamanan laut. “Fungsi dan pembagian kewenangan coast guard harus dirumuskan bersama supaya tidak tumpang tindih,” ujar Ali.
Desak Coast Guard, Partai X Tekankan Penegakan Hukum Harus Adil dan Konsisten
Menanggapi perkembangan ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan mengingatkan pemerintah tentang tugas utamanya: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurut Partai X, penegakan hukum di laut jangan hanya soal struktur baru, tetapi juga harus membenahi koordinasi, akuntabilitas, dan transparansi kinerja.
“Kalau penegakan hukum di laut tumpang tindih dan ego sektoral dibiarkan, coast guard baru pun tidak akan efektif,” tegas Rinto.
Ia menilai, dalam prinsip Partai X, negara harus memastikan kedaulatan tanpa menjadi alat permainan pejabat atau sekadar proyek struktural.
Partai X mendorong agar sebelum coast guard dibentuk, pemerintah mengutamakan integrasi data dan sistem pengawasan lintas lembaga. Ini bertujuan agar pengamanan laut tidak sekadar simbolis.
“Jangan asal membentuk badan baru tanpa memperbaiki fondasi kinerja dan komunikasi,” tambah Rinto. Menurutnya, membangun kekuatan maritim berarti memperkuat satuan kerja yang ada, memperjelas SOP, dan menegakkan hukum secara berani dan adil.
