beritax.id – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mitigasi bahaya radikalisme dan terorisme di Indonesia. Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono menyampaikan bahwa partisipasi publik akan memperkuat implementasi kebijakan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme (RAN PE).
Dalam pertemuan dengan Forum Silaturahmi Ulama Indonesia (FSUI) di Bogor, BNPT berharap pelibatan organisasi masyarakat mempercepat pencegahan ideologi kekerasan. Ia menilai pendekatan kesiapsiagaan nasional tak bisa efektif tanpa dukungan elemen sipil yang terorganisir.
Ketua Bidang Dakwah FSUI Gus Fauzan menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pencegahan yang dilakukan BNPT. Ia menyebut bahwa ulama dan dai harus ambil bagian aktif dalam memerangi penyebaran paham radikal terorisme. Menurutnya, keterlibatan tokoh agama akan membantu memastikan pesan damai sampai ke akar rumput masyarakat.
Partai X: Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Rakyat, Aparat Harus Hadir di Garis Depan
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menyatakan keprihatinan terhadap pola pendekatan negara dalam menangani isu radikalisme. Ia mengkritik kecenderungan pemerintah melimpahkan beban keamanan kepada masyarakat, namun aparat justru pasif saat bahaya muncul.
Menurutnya, pendekatan BNPT tidak boleh berhenti di pelibatan publik, tapi harus dibarengi penguatan institusi pengaman negara. Negara tidak boleh absen saat ancaman nyata menghantui rakyat di lapangan.
Partai X menegaskan bahwa negara wajib hadir sebagai aktor utama dalam menjaga keamanan rakyat dari ancaman ideologi ekstrem. Peran masyarakat memang penting, tetapi hanya sebagai pendukung, bukan garda depan keamanan nasional.
“Kalau rakyat dijadikan tameng, maka negara telah gagal jalankan fungsinya,” tegas Rinto. Ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh atas kinerja aparat dalam mencegah radikalisme secara sistemik, bukan hanya reaktif. Negara tak bisa bersembunyi di balik jargon partisipasi jika tak disertai perlindungan nyata.
Menurut prinsip Partai X, pemerintah adalah sebagian kecil rakyat yang diberi mandat untuk mengatur, melayani, dan melindungi rakyat.
Pemerintah tidak boleh membalik posisi dan menjadikan rakyat sebagai aktor keamanan tanpa sumber daya dan kewenangan. Negara bukan panggung retorika, tapi sistem perlindungan yang menjamin keadilan dan ketenteraman.
Solusi Partai X: Perkuat Negara, Libatkan Rakyat dalam Koridor Terlindungi
Partai X mengusulkan pendekatan multi-lapis berbasis sistem yang adil dan terukur untuk menangkal radikalisme.
Pertama, audit menyeluruh atas efektivitas dan kapasitas kelembagaan keamanan dalam mendeteksi dan merespons ekstremisme.
Kedua, pelatihan komunitas harus difasilitasi negara, bukan dibebankan tanpa perlindungan hukum dan pendampingan.
Ketiga, revisi sistem komunikasi strategis nasional agar narasi deradikalisasi tidak menyeret stereotip keagamaan.
Keempat, pemberdayaan pendidikan politik dan kebangsaan sejak sekolah dasar agar masyarakat memahami akar ideologi negara.
Kelima, bangun sistem koordinasi sipil-militer berbasis wilayah yang terstruktur dan bukan berbentuk program proyek jangka pendek.
Partai X juga menyerukan penguatan peran pancasila yaitu dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan bertindak. Hal ini sesuai dengan misi dalam Sekolah Negarawan agar kehidupan lebih aman dan tentram, jika tidak sesuai nilai pancasila maka akan negara akan hancur.
Partai X mengingatkan pemerintah bahwa rakyat bukan perisai yang diturunkan saat negara tak siap menghadapi ancaman ekstremisme. Pemerintah harus memperkuat struktur keamanan, bukan sekadar mendistribusikan tanggung jawab kepada elemen masyarakat. “Negara harus hadir dengan perlindungan, bukan sekadar imbauan,” tutup Rinto. Jika aparat abai, maka negara sedang membiarkan rakyat berperang sendiri di dalam negeri yang katanya aman.
