beritax.id – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pencapaian 28 kebijakan baru dalam enam bulan pertama pemerintahannya. Pernyataan ini disampaikan saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 5 Mei 2025.
“Dalam enam bulan kita memerintah, kita telah menghasilkan 28 kebijakan baru,” kata Prabowo, dikutip dari Antara. Kebijakan itu diklaim bersifat fundamental dan diturunkan ke dalam 100 lebih regulasi teknis, seperti PP, Inpres, dan edaran.
Presiden mengingatkan kabinet agar tidak terjebak dalam ilusi kinerja yang sempurna. Evaluasi objektif harus menjadi budaya pemerintahan. “Kesalahan kecil di atas bisa berdampak besar ke bawah,” ujarnya, mengibaratkan keputusan seperti pendulum yang makin lebar di akar.
Sidang kabinet ini menjadi ketiga dalam tahun 2025 dan dihadiri oleh hampir seluruh menteri Kabinet Merah Putih. Prabowo juga didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat menyampaikan evaluasi terhadap enam bulan pemerintahan.
Partai X: Jangan Cuma Ramai Bikin, Tapi Mandek di Pelaksanaan
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menilai pemerintah masih lemah dalam eksekusi kebijakan. “Banyak bikin aturan, tapi jalan di lapangan sering tersendat. Yang dirasakan rakyat cuma janji, bukan solusi,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa tugas negara bukan hanya mengatur, tapi juga melindungi dan melayani rakyat dengan tanggung jawab konkret. “Jangan sampai rakyat dijadikan bahan statistik sukses, padahal kenyataannya mereka tetap berutang dan tertindas sistem,” tambahnya.
Prayogi menyebut prinsip Partai X menolak pendekatan simbolik yang hanya fokus pada kuantitas produk kebijakan tanpa dampak riil. “Negara harus hadir secara etis, bukan sekadar produktif di atas kertas,” kata dia merujuk pada prinsip keadaban publik Partai X.
Partai X mendorong kebijakan berbasis kebutuhan rakyat bawah, bukan hanya demi citra pejabat. Rakyat kecil membutuhkan bukti, bukan wacana. Implementasi yang cepat dan tepat jauh lebih penting dari parade regulasi baru.
Partai X mendorong pembentukan tim audit kebijakan lintas sektor untuk mengukur efektivitas dari 28 kebijakan yang diklaim. Partisipasi publik harus diperluas, bukan hanya disimak di forum formal yang terbatas.
Kebijakan penghapusan utang UMKM, misalnya, harus diawasi transparansi pelaksanaannya dan melibatkan asosiasi pelaku usaha. “Pemerintah jangan alergi dikritik. Kritik itu vitamin demokrasi. Kami akan kawal terus, demi rakyat,” tutup Prayogi.
