beritax.id – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI melakukan penguatan ideologi Pancasila di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Selasa (16/7). Kegiatan ini bertujuan memperkuat ketahanan ideologis masyarakat di wilayah strategis dan perbatasan negara.
Seminar bertema “Transformasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Penyangga NKRI di Daerah Perbatasan” itu diikuti ratusan peserta dari kalangan pelajar, pemuda, tokoh adat, dan pejabat daerah. Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyatakan bahwa Natuna adalah garda terdepan kedaulatan NKRI.
Ia menegaskan nilai-nilai Pancasila harus menjadi kekuatan hidup, bukan sekadar slogan. Menurutnya, Pancasila adalah benteng terhadap disintegrasi dan ancaman provokasi global.
Partai X: Kalau di Perbatasan Diperjuangkan, Kenapa di Jakarta Dipertontonkan?
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Diana Isnaini, menanggapi inisiatif BPIP RI tersebut dengan menyampaikan apresiasi sekaligus kritik. Menurutnya, penguatan Pancasila semestinya dimulai dari pusat kekuasaan, bukan hanya pinggiran.
“Di daerah, rakyat diajak hidup dengan nilai Pancasila. Tapi di Jakarta, pejabat malah mempertontonkan ego, korupsi, dan kebohongan,” tegas Diana. Ia menyebut ironi bahwa masyarakat perbatasan diminta menjaga ideologi, sementara pusat kekuasaan justru melemahkan makna Pancasila dengan praktik kekuasaan transaksional.
Prinsip Partai X: Pancasila Harus Hidup dalam Kebijakan, Bukan Sekadar Seremonial
Partai X menegaskan bahwa ideologi negara tidak boleh berhenti di baliho, spanduk, dan seminar. Pancasila harus hidup dalam kebijakan ekonomi, sosial, dan hukum yang melindungi dan melayani rakyat.
Pancasila sebagai dasar negara harus menyatu dengan anggaran yang adil, birokrasi yang bersih, serta pemimpin yang berpihak pada kepentingan publik, bukan kepentingan partai atau korporasi. “Kalau Pancasila hidup di desa tapi mati di DPR, apa gunanya upacara?” tanya Diana.
Solusi Partai X: Jadikan Pancasila Sistem Hidup, Bukan Sekadar Simbol
Partai X menyampaikan lima langkah solutif agar Pancasila benar-benar dirasakan rakyat:
- Audit Ideologi Kebijakan Publik, setiap kebijakan nasional harus ditinjau dari kesesuaiannya dengan nilai Pancasila.
- Sekolah Pancasila Rakyat, pelatihan ideologi berbasis komunitas yang membumi dan kontekstual, bukan hanya normatif.
- Perlindungan Rakyat Daerah Perbatasan, alokasi anggaran khusus untuk layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi berbasis keadilan sosial.
- Anti-Hoaks Negara, pemerintah wajib aktif mengedukasi masyarakat sekaligus menghukum aparat yang menyebarkan kebohongan.
- Transparansi Kekuasaan Anggaran, seluruh program ideologi negara wajib diaudit dan diumumkan terbuka ke publik.
Partai X menutup rilisnya dengan mengingatkan bahwa Pancasila bukan hanya soal kedaulatan teritorial, tapi juga tentang keadilan sosial. “Jangan ajarkan rakyat hidup dalam Pancasila, kalau pejabat justru menindasnya dengan rakus,” ujar Diana Isnaini. Jika pusat kekuasaan tidak memberi teladan, maka Pancasila akan terus jadi pajangan, bukan perjuangan.
