beritax.id – Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menanggapi usulan Komisi V DPR mengenai potensi pengalihan dana tidak terserap dari program MBG. Ia menegaskan seluruh keputusan pengalihan anggaran berada pada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu kebijakan utama. Kondisi ini memperlihatkan alur kewenangan yang sangat terpusat di tingkat eksekutif.
Dadan menjelaskan bahwa BGN saat ini sedang memproses Anggaran Belanja Tambahan meskipun usulan pengalihan anggaran terus disuarakan. Sementara itu, desakan DPR juga menguat karena bantuan Rp4 miliar per kabupaten dinilai kurang untuk kebutuhan pemulihan bencana di Sumatra.
Konteks Pernyataan Dpr Dan Kebutuhan Lapangan
Ketua Komisi V DPR Lasarus menilai bantuan Rp4 miliar tidak memadai untuk mendukung penanganan darurat di wilayah terdampak. Ia menegaskan satu jembatan kecil pun tidak dapat dibangun dengan anggaran tersebut. Desakan pengalihan dana MBG yang tidak terserap menjadi sorotan karena dianggap mampu memberi dampak lebih besar bagi korban bencana.
Lasarus bahkan menyarankan pemerintah menggunakan cadangan dana yang tersimpan di Bank Indonesia. Ia menilai kebutuhan pemulihan masih jauh dari tuntas sehingga diperlukan langkah cepat dan terukur. Amplifikasi informasi dan ketegasan kebijakan menjadi tuntutan publik terhadap pemerintah pusat.
Partai X: Prioritas Anggaran Harus Untuk Keselamatan Publik
Partai X memandang situasi ini sebagai ujian konsistensi negara dalam menjalankan tiga tugasnya. Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra mengingatkan bahwa negara wajib melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan jernih dan adil. Prinsip ini menjadi dasar bahwa setiap rupiah anggaran harus diarahkan demi keselamatan publik.
Partai X menilai keterlambatan alokasi anggaran dapat berdampak pada lambatnya pemulihan. Dalam prinsip Partai X yang berorientasi pada keadilan sosial, negara harus hadir lebih kuat pada situasi krisis. Kebijakan tidak boleh sekadar administratif, tetapi harus berakar pada keberpihakan terhadap rakyat paling terdampak.
Prinsip Partai X: Pemerintah Wajib Mengedepankan Kebijakan Berbasis Kebutuhan Nyata
Prinsip Partai X menegaskan bahwa kebijakan publik harus berlandaskan transparansi, keberpihakan kepada warga rentan, dan efektivitas anggaran. Pemerintah wajib memastikan setiap keputusan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat yang paling membutuhkan. Pemanfaatan anggaran MBG yang tidak terserap harus dijelaskan secara terbuka agar publik memahami alur penggunaan dana tersebut.
Dalam pandangan Partai X, mekanisme pemulihan bencana membutuhkan koordinasi cepat dan terukur. Pemerintah harus memastikan kebijakan tidak diskriminatif dan tidak menyulitkan masyarakat terdampak. Partai X kembali menegaskan bahwa setiap kebijakan harus dipandu oleh integritas, akuntabilitas, dan nilai kemanusiaan.
Solusi Partai X: Pengalihan Anggaran Transparan dan Tepat Sasaran
Solusi Partai X menekankan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan dan redistribusi anggaran. Pertama, pemerintah perlu membentuk panel pengawasan lintas lembaga untuk memastikan akurasi data anggaran MBG. Kedua, pengalihan anggaran harus mengikuti peta kebutuhan riil di wilayah bencana. Ketiga, publik harus mendapatkan laporan berkala terkait efektivitas penyaluran dana.
Partai X juga mendorong pemerintah mengoptimalkan data penerima manfaat agar tidak terjadi tumpang tindih. Program pemberdayaan ekonomi pascabencana perlu diprioritaskan untuk memulihkan kehidupan warga terdampak. Negara tidak boleh bergantung pada inisiatif masyarakat semata, tetapi harus mengambil kendali penuh atas pemulihan nasional.
Partai X menegaskan bahwa kebijakan pengalihan anggaran tidak boleh menjadi sekadar wacana teknis. Negara harus memastikan seluruh kebijakan memberikan dampak nyata bagi rakyat. BGN dan pemerintah pusat harus bekerja berdasarkan data, kebutuhan lapangan, dan prinsip keadilan. Keputusan anggaran harus mengutamakan kemanusiaan dan membuka ruang dialog publik.
