beritax.id – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras pada September 2025 justru mengalami deflasi sebesar 0,13 persen. Penurunan ini terjadi karena panen gadu di sejumlah daerah, stok gabah yang melimpah, serta intervensi pemerintah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Fakta ini menjadi unik karena selama empat tahun terakhir, beras selalu menyumbang inflasi, namun tahun ini justru menahan laju inflasi nasional.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebut keberhasilan menahan inflasi didorong penyaluran beras SPHP ke pasar dan bantuan sosial kepada 18,2 juta keluarga miskin. Meski demikian, pemerintah masih menghadapi pekerjaan rumah, mengingat harga beras premium hanya turun tipis, sementara realisasi penyaluran SPHP baru 28,17 persen dari target 1,5 juta ton.
Kritik Partai X: Rakyat Butuh Harga Murah Nyata
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa rakyat tidak hidup dari angka statistik. Menurutnya, pemerintah kerap mengklaim keberhasilan dari data, padahal harga di pasar tetap tinggi.
“Negara itu tugasnya tiga, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Bukan sekadar menampilkan grafik dan laporan yang menghibur,” tegas Prayogi.
Ia menyoroti bahwa harga beras premium masih di kisaran Rp15.982 per kilogram, sedangkan beras medium Rp13.856 per kilogram.
“Bagi rakyat, harga itu tetap memberatkan. Deflasi di kertas tak berarti sejahtera di meja makan rakyat,” ujarnya.
Rakyat adalah pemilik kedaulatan negara, sementara pemerintah hanyalah pelayan rakyat. Sejahtera artinya kebutuhan dasar rakyat sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan harus terpenuhi.
Dalam konteks pangan, Partai X menilai pemerintah belum benar-benar menjalankan kewajiban melindungi rakyat dari beban harga pangan. Kebijakan yang hanya berfokus pada pencitraan angka inflasi, tanpa memastikan keterjangkauan di pasar, sama saja dengan meninggalkan rakyat.
Solusi Partai X: Rakyat Jadi Fokus Utama
Partai X menawarkan solusi yang berpijak pada prinsip keadilan sosial dan kedaulatan rakyat:
- Reformasi distribusi pangan berbasis digital untuk menghapus rantai panjang tengkulak dan calo yang sering mempermainkan harga.
- Penguatan cadangan pangan strategis nasional yang dikelola transparan agar pasokan stabil sepanjang tahun.
- Subsidi langsung berbentuk voucher pangan digital agar rakyat benar-benar menikmati harga terjangkau, bukan sekadar angka statistik.
- Kontrol ketat terhadap impor pangan agar tidak mematikan produksi petani lokal.
- Pendidikan pangan berbasis Pancasila untuk menanamkan kesadaran bahwa pangan murah adalah hak rakyat, bukan kemurahan hati pejabat.
Beras yang menahan inflasi boleh menjadi catatan statistik pemerintah, tetapi kenyataan di pasar tetap berbeda. Partai X menegaskan, rakyat tidak butuh sandiwara angka, melainkan harga pangan murah, stabil, dan terjangkau.
“Sejahtera itu saat rakyat kenyang, bukan saat pejabat pamer laporan,” tutup Prayogi.
