BAP Lanjutan Rosyad Achmad Sungkar: Robby Triyanto Tercantum sebagai Penyidik, tetapi Tidak Masuk Ruang Pemeriksaan

Pemeriksaan lanjutan perkara dugaan tindak pidana perpajakan CV Ranotex berlangsung di Direktorat Penegakan Hukum DJP pada 10 November 2026

JAKARTA — Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak pada Selasa, 10 November 2026, melaksanakan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan terhadap Rosyad Achmad Sungkar sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang diduga dilakukan melalui CV Ranotex.

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan dengan sengaja menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap untuk Tahun Pajak 2016 dan 2017, serta SPT Masa PPN dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap untuk Masa Pajak Januari 2016 sampai dengan Desember 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya.

Dokumentasi kuasa hukum dan pihak terkait setelah agenda pemeriksaan di Gedung Buddhi Direktorat Jenderal Pajak, 10 November 2026.

Tujuh Penyidik Tercantum dalam Surat Perintah Penyidikan

Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-42/DIK/PJ.05/2026 mencantumkan tujuh anggota tim penyidik, yaitu Wahyudin sebagai Ketua, serta Siswandi, Abdul Hofir, Robby Triyanto, Agung Widarta, Henricus Dwi Handoko Susilo, dan Riefky Raidi Noor sebagai anggota. Dalam Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan tanggal 10 November 2026, empat nama yang dicantumkan sebagai penyidik yang melakukan pemeriksaan adalah Abdul Hofir, Robby Triyanto, Henricus Dwi Handoko Susilo, dan Agung Widarta.

Kuasa hukum yang hadir mendampingi Rosyad Achmad Sungkar dalam agenda pemeriksaan adalah Dr. Alessandro Rey, S.H., M.H., M.Kn., B.S.C., M.B.A.; Deri Hafizh, S.H., M.M., M.H., M.Kn., CLA.; dan Wahyu Mustaqim, S.H. Dalam BAP yang ditandatangani, Dr. Alessandro Rey tercantum sebagai penasihat hukum yang mendampingi Tersangka.

Dinamika: Robby Triyanto Tidak Masuk Ruang Pemeriksaan

Dinamika pemeriksaan hari itu menjadi sorotan karena Robby Triyanto tidak ikut masuk ke ruang pemeriksaan dan tidak melakukan pemeriksaan langsung terhadap Rosyad Achmad Sungkar, meskipun namanya tercantum sebagai salah satu penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan.

Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keterlibatan faktual setiap penyidik dalam proses pemeriksaan, khususnya pembedaan antara penyidik yang secara administratif tercantum dalam tim dan penyidik yang secara langsung hadir serta melakukan pemeriksaan. Dokumen BAP tetap mencantumkan Robby Triyanto sebagai salah satu penyidik, sedangkan pada pelaksanaan pemeriksaan ia tidak masuk ke ruang pemeriksaan.

BAP pada bagian penutup juga memuat nama Abdul Hofir, Robby Triyanto, Henricus Dwi Handoko Susilo, dan Agung Widarta pada bagian penyidik. Karena itu, kejelasan mengenai siapa yang benar-benar hadir dan melakukan pemeriksaan langsung menjadi penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas proses penyidikan.

Rosyad Menyampaikan Keterangan Tambahan atas BAP Sebelumnya

Dalam pemeriksaan lanjutan, Rosyad menjelaskan bahwa kedatangannya dimaksudkan untuk memberikan keterangan tambahan atas BAP sebelumnya. Rosyad menyatakan terdapat hal-hal yang menurutnya telah diceritakan namun belum tercatat secara lengkap, sehingga ia menggunakan pemeriksaan lanjutan untuk melengkapi keterangannya.

Salah satu poin yang disampaikan adalah perbedaan nilai temuan pokok pajak terutang antara tahap pemeriksaan bukti permulaan dan tahap penyidikan. Dalam BAP, Rosyad menyatakan pada tahap bukti permulaan pernah disampaikan angka pokok kurang bayar sekitar Rp6,009 miliar, sedangkan pada tahap penyidikan angka pokok yang disebut berubah menjadi sekitar Rp3,278 miliar. Uraian tersebut merupakan keterangan Tersangka dalam BAP dan bukan kesimpulan rilis mengenai benar atau salahnya penghitungan kerugian pada pendapatan negara.

Rosyad juga menyampaikan bahwa dirinya telah melakukan pembayaran pokok pajak terutang sebesar Rp596.905.523 pada tahap pemeriksaan bukti permulaan. Dalam agenda yang sama, penyidik menerima sejumlah dokumen dan barang bukti, antara lain bukti pembayaran tersebut, perhitungan kerugian pada pendapatan negara dalam pemeriksaan bukti permulaan, serta media penyimpanan yang berisi dokumentasi kebakaran CV Ranotex.

Penyitaan Dokumen dan Barang Bukti Dilakukan pada Hari yang Sama

Pada 10 November 2026, Direktorat Penegakan Hukum DJP juga membuat Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak. Dokumen tersebut mencatat Abdul Hofir sebagai penyidik yang melakukan penyitaan, dengan Henricus Dwi Handoko Susilo dan Agung Widarta sebagai saksi.

Barang yang dicatat antara lain laporan kepolisian terkait kebakaran CV Ranotex, bukti pembayaran pokok pajak terutang sebesar Rp596.905.523, perhitungan kerugian pada pendapatan negara dalam pemeriksaan bukti permulaan senilai Rp6.009.885.559, dan satu flash disk. Surat tanda penerimaan juga menunjukkan barang-barang tersebut diterima dalam rangka penyidikan perkara Rosyad Achmad Sungkar.

LHKPN Seluruh Tim Penyidik

Sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik, rilis ini mencantumkan LHKPN periodik Tahun 2025 untuk seluruh tujuh nama yang tercantum dalam Surat Perintah Penyidikan. Pencantuman ini tidak berarti seluruh anggota tim hadir atau melakukan pemeriksaan langsung pada 10 November 2026; BAP Lanjutan secara khusus mencantumkan Abdul Hofir, Robby Triyanto, Henricus Dwi Handoko Susilo, dan Agung Widarta.

Data LHKPN di atas merupakan laporan periodik Tahun 2025. Angka kekayaan tidak dapat digunakan sendiri untuk menyimpulkan kewajaran atau ketidakwajaran harta seseorang tanpa melihat masa kerja, riwayat penghasilan, sumber perolehan aset, kewajiban, harta keluarga, dan perkembangan LHKPN antarperiode.

Dengan demikian, komposisi tim penyidik menurut Surat Perintah Penyidikan berjumlah tujuh orang. Perbedaan antara daftar tim dalam Sprindik dan empat nama yang tercantum dalam BAP Lanjutan perlu dibaca sebagai perbedaan antara penugasan tim secara administratif dan keterlibatan yang dicatat dalam agenda pemeriksaan tertentu.

Gaji Pokok dan Tunjangan Kinerja Penyidik DJP

Berdasarkan BAP Lanjutan, pangkat/golongan yang terkonfirmasi untuk Abdul Hofir dan Robby Triyanto adalah Pembina (IV/a), Henricus Dwi Handoko Susilo Penata Tingkat I (III/d), dan Agung Widarta Penata (III/c). Untuk Wahyudin, Siswandi, dan Riefky Raidi Noor, pangkat/golongan tidak tercantum dalam BAP Lanjutan yang menjadi basis rilis ini, sehingga gaji pokok individual mereka tidak ditaksir. Seluruhnya tercatat dalam LHKPN sebagai Pemeriksa Pajak, sehingga benchmark tunjangan kinerja tetap mengikuti jenjang jabatan fungsional Pemeriksa Pajak.

Di luar gaji pokok, pegawai DJP memperoleh tunjangan kinerja berdasarkan jabatan dan peringkat jabatan. Dokumen LHKPN hanya mencantumkan jabatan generik ‘Pemeriksa Pajak’, sehingga jenjang fungsional masing-masing tidak dapat dipastikan hanya dari LHKPN. Sebagai benchmark, Perpres Nomor 37 Tahun 2015 memuat tunjangan kinerja Pemeriksa Pajak Pertama sekitar Rp17,27 juta per bulan, Pemeriksa Pajak Muda sekitar Rp25,16 juta, dan Pemeriksa Pajak Madya sekitar Rp34,17 juta, dengan mekanisme pembayaran yang tunduk pada ketentuan tunjangan kinerja DJP.

Secara komposisi, struktur remunerasi tersebut konsisten dengan sistem penghasilan pegawai DJP yang menempatkan tunjangan kinerja sebagai komponen material di luar gaji pokok. Namun, perbandingan antara satu tahun gaji atau tunjangan dengan LHKPN tidak cukup untuk menyimpulkan kewajaran harta karena LHKPN mencerminkan akumulasi aset dan kewajiban lintas tahun.

Kuasa Meminta Proses Penyidikan Berjalan Transparan

Kuasa hukum Rosyad Achmad Sungkar menegaskan bahwa kritik terhadap dinamika BAP diarahkan pada transparansi proses penyidikan, termasuk kejelasan siapa penyidik yang benar-benar hadir dan melakukan pemeriksaan langsung. Pihak Tersangka berharap seluruh proses, mulai dari pemeriksaan, penandatanganan BAP, penerimaan dokumen, hingga penyitaan barang bukti dapat dijalankan dengan prosedur yang jelas dan dapat diverifikasi.

Rilis ini tidak menyimpulkan bersalah atau tidaknya Rosyad Achmad Sungkar. Status perkara yang dimuat adalah status penyidikan sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi DJP, sementara penilaian mengenai unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan kewenangan proses peradilan pidana.

Catatan: Fakta administratif mengenai BAP, surat perintah penyidikan, penerimaan barang, penyitaan, pangkat penyidik, dan LHKPN bersumber dari dokumen yang disertakan. Dalam pelaksanaan pemeriksaan 10 November 2026, Robby Triyanto tidak masuk ke ruang pemeriksaan dan tidak melakukan pemeriksaan langsung, meskipun namanya tetap tercantum dalam BAP.