beritax.id – Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, mengaku mendapat perintah langsung dari Presiden Joko Widodo untuk mengendalikan harga gula. Pernyataan itu ia sampaikan dalam sidang dugaan korupsi impor gula tahun 2015–2016 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025).
Tom Lembong menjelaskan, gejolak harga pangan seperti beras, gula, daging, dan telur menjadi alasan kebijakan operasi pasar. Ia mengaku perintah tersebut disampaikan dalam sidang kabinet, pertemuan di Istana, dan melalui Menko Perekonomian saat itu, Darmin Nasution.
Partai X: Presiden Jangan Hanya Perintah, Tapi Harus Hadirkan Solusi
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, menanggapi bahwa rakyat butuh keadilan pangan, bukan sekadar instruksi kabinet.
“Negara jangan hanya perintah dari Istana. Rakyat butuh solusi nyata, bukan rapat rutin penuh retorika,” tegasnya.
Menurut Partai X, tugas negara jelas: melindungi rakyat dari spekulan, melayani kebutuhan pokok, dan mengatur agar pangan adil. Jika harga melonjak dan negara hanya sibuk memerintah, maka pemerintahan kehilangan fungsinya sebagai pelayan rakyat.
Partai X menegaskan, pemerintah hanya “sopir” dari negara, bukan pemiliknya. Jika sopir gagal, pemilik berhak menggantinya.
Instruksi presiden tanpa perubahan sistem hanya memperpanjang siklus krisis pangan yang menyiksa rakyat kecil.
Solusi Partai X: Perombakan Sistem Pangan Berbasis Keadilan Sosial
Partai X menawarkan solusi konkret: pertama, reformasi distribusi pangan melalui sistem kepakaran yang transparan.
Kedua, pembentukan Dewan Kedaulatan Pangan yang berpihak pada rakyat, bukan pengusaha dan importir rakus.
Ketiga, audit total terhadap kebijakan pangan, mulai dari impor hingga distribusi agar tidak dikendalikan segelintir kelompok.
Melalui Sekolah Negarawan, X-Institute menyiapkan pemimpin yang tidak sekadar tahu harga di atas kertas, tapi mendengar jeritan pasar rakyat.
Pendidikan di Sekolah Negarawan menanamkan nilai integritas, kepemimpinan, dan empati terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Partai X menegaskan bahwa kontrol harga bukan urusan perintah pejabat, tapi kewajiban negara menghadirkan sistem pangan berkeadilan.
Negara tidak boleh membiarkan rakyat menjerit setiap kali harga naik, sementara pejabat sibuk menyalahkan bawahan. Rakyat tidak butuh drama rapat kabinet. Yang mereka butuhkan adalah keadilan di dapur, stabilitas di pasar, dan negara yang benar-benar hadir.
