beritax.id — Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Irvansyah mengapresiasi pasukannya yang berhasil menggagalkan aksi perompak yang menyasar kapal bermuatan batu bara di perairan Balikpapan, Kalimantan Timur. Keberhasilan itu dianggapnya sebagai bukti profesionalisme aparat laut dalam menjaga kedaulatan nasional.
“Keberhasilan KN Pulau Marore-322 menjadi bukti nyata kecepatan respon dan profesionalisme aparat Bakamla di lapangan,” ujar Irvansyah dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (16/10).
Bakamla menangkap lima orang pelaku perompakan, menyita barang bukti, dan memastikan seluruh awak kapal selamat. Penegakan hukum ini diharapkan menjadi efek jera terhadap aksi kriminal laut yang kerap merugikan negara.
Partai X: Pengamanan Laut Harus Menyentuh Rakyat Pesisir
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menilai tindakan Bakamla patut diapresiasi, namun harus diiringi dengan keberpihakan nyata kepada nelayan. Menurutnya, tugas negara tidak berhenti pada menegakkan hukum semata, tetapi juga melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
“Jangan hanya kapal besar yang aman, tapi nelayan juga harus merasakan keamanan dan kesejahteraan. Kalau laut aman tapi nelayan tetap miskin, itu tanda negara belum hadir seutuhnya,” ujar Prayogi.
Ia menegaskan bahwa keamanan laut harus dijalankan sejalan dengan peningkatan ekonomi maritim rakyat, khususnya di kawasan pesisir yang sering kali menjadi korban ketidakadilan ekonomi.
Prinsip Negara Menurut Partai X
Dalam prinsip Partai X, pemerintah hanyalah pelayan rakyat, bukan pemegang kekuasaan mutlak. Pemerintah diberi mandat oleh rakyat untuk mengatur kebijakan secara efektif, efisien, dan transparan demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.
“Laut bukan sekadar wilayah strategis, tetapi sumber kehidupan rakyat. Karena itu, keamanan laut tidak boleh berhenti pada patroli dan senjata, tapi harus menyentuh kesejahteraan masyarakat pesisir,” tambahnya.
Solusi Partai X: Laut Aman, Rakyat Sejahtera
Partai X menilai pengelolaan keamanan laut harus berbasis reformasi struktural dan kesejahteraan rakyat, sejalan dengan 10 poin solusi nasional Partai X, khususnya poin ke-7 dan ke-8, yaitu:
- Reformasi hukum berbasis kepakaran agar penegakan hukum di laut berpihak pada kebenaran, bukan pada uang dan kekuasaan.
- Transformasi birokrasi digital maritim, untuk memastikan data nelayan, kapal, dan perizinan transparan dan bebas dari pungli.
- Pendidikan moral dan berbasis Pancasila bagi aparat laut agar penegakan hukum di perairan berlandaskan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
- Peningkatan fasilitas dan akses nelayan, melalui subsidi bahan bakar, asuransi laut, serta jaminan harga hasil tangkapan yang layak.
Partai X menegaskan, keamanan laut sejati bukan hanya tentang menangkapi perompak, tapi memastikan setiap nelayan bisa pulang dengan selamat dan hidup layak.
“Negara harus hadir tidak hanya dengan kapal patroli, tapi juga dengan keadilan sosial di tengah ombak kehidupan rakyat pesisir,” tutup Prayogi.
