beritax.id – Hilangnya Rp1 triliun dalam kasus dugaan korupsi PT Taspen mendapat sorotan tajam dari Partai X. Melalui pernyataan resminya, Partai X menilai insiden ini menjadi bukti nyata bahwa banyak pejabat negara telah melenceng dari prinsip dasar pemerintahan yang seharusnya melindungi, melayani, dan mengatur rakyat.
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menyebut, “Pejabat yang seharusnya berfungsi sebagai TKI — Tenaga Kerja untuk Indonesia — justru berubah menjadi TKW: Tenaga Korupsi Warga. Ini adalah penghianatan terhadap kedaulatan rakyat.”
Prinsip Partai X: Pemerintah Adalah Pelayan, Bukan Penguasa
Partai X menegaskan kembali prinsip dasarnya bahwa pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan untuk menjalankan tugas secara efektif, efisien, dan transparan demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
“Dalam prinsip Partai X, negara itu ibarat bus. Rakyat adalah pemilik sekaligus penumpang, sementara pemerintah hanyalah sopir yang bertugas mengantarkan rakyat menuju tujuan yang sudah ditentukan, yaitu kesejahteraan,” ujar Rinto Setiyawan.
Ia menambahkan, kegagalan mengamankan dana publik seperti yang terjadi di PT Taspen menunjukkan bahwa ‘sopir’ negara tidak lagi membawa ‘bus’ ke arah tujuan rakyat, melainkan ke arah kepentingan pribadi dan golongan.
Renungan Daur Ulang Pancasila: Bukan Sekadar Retorika
Lebih jauh, Partai X mengingatkan pentingnya “Daur Ulang Pancasila” secara nyata. Bukan hanya jargon, tetapi implementasi nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial dalam seluruh aspek pemerintahan.
“Ketika keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sila ke-5) terus-menerus gagal tercapai. Seperti yang tergambar dalam korupsi Taspen ini, maka jelas ada nilai Pancasila yang telah dikhianati,” tegas Rinto.
Sebagai langkah solutif, Partai X menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk menuntut kembali fungsi asli pemerintahan:
- Melindungi rakyat melalui pengawasan ketat terhadap keuangan negara.
- Melayani rakyat dengan transparansi dan akuntabilitas mutlak.
- Mengatur rakyat dengan bijaksana berdasarkan prinsip keadilan, bukan kepentingan kelompok.
Rinto Setiyawan menegaskan, “Pemerintah harus kembali pada jati dirinya. Bukan bermental majikan, apalagi menjadi pelaku korupsi terhadap rakyat yang seharusnya mereka layani.”
