beritax.id – Sidak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke pabrik Aqua Subang membuka kejanggalan pengelolaan sumber air. Dalam video yang diunggah, Dedi menemukan Aqua membayar ke tiga pihak sekaligus Bapenda, PDAM, dan PJT II. Padahal, Aqua tidak mengambil air dari PDAM maupun sungai.
“Ini kan bukan air PDAM, kenapa bayarnya ke PDAM?” tanya Dedi, heran.
Temuan itu menunjukkan tumpang tindih kewenangan dan potensi penyalahgunaan kewajiban pembayaran perusahaan. Dedi meminta evaluasi total agar pungutan air tidak jadi ajang rente baru atas nama aturan.
Partai X: Pemerintah Harus Melayani, Bukan Menyulitkan
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menegaskan, “Tugas negara itu tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.”
Namun, ia menilai praktik seperti ini justru menambah beban dunia usaha dan tidak berpihak pada masyarakat. “Air adalah hak rakyat, bukan ladang bagi lembaga untuk berebut setoran,” katanya.
Menurutnya, ketidakjelasan alur pembayaran membuat masyarakat sekitar justru menanggung akibatnya, terutama ketika sumber air mulai menipis. Negara seharusnya hadir memastikan tata kelola sumber daya air berjalan adil dan berpihak pada kehidupan rakyat.
Prinsip Partai X: Pemerintah Bukan Pemilik Negara
Partai X berpandangan pemerintah hanyalah bagian kecil dari rakyat yang diberi mandat untuk melayani, bukan menguasai. Namun, pola pungutan air di Subang mencerminkan penyimpangan peran tersebut. “Pemerintah bertindak seperti pemilik sumber daya, bukan pelayan rakyat,” ujar Prayogi.
Ia menegaskan, pengelolaan sumber daya air harus kembali pada prinsip keadilan sosial, transparansi, dan tanggung jawab moral. Jika air dikelola dengan pola rente, maka negara kehilangan fungsi utamanya sebagai pelindung kesejahteraan rakyat.
Solusi Partai X: Transparansi dan Tata Kelola Ulang SDA
Partai X menyerukan audit publik terhadap seluruh pembayaran sektor air dan AMDK. Kontrak antara swasta dan BUMD harus dibuka agar masyarakat tahu ke mana uang itu mengalir. Sistem izin dan pelaporan air perlu didigitalisasi secara transparan agar tidak ada pungutan ganda. Selain itu, Partai X menekankan perlunya pendidikan moral bagi pejabat publik agar memahami tugasnya sebagai pelayan rakyat, bukan penguasa rente.
“Pemerintah tidak boleh jadi bagian dari masalah. Pemerintah harus jadi bagian dari solusi,” tegas Prayogi.
