beritax.id – Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian mendesak pemerintah menghapus status guru honorer pada akhir 2025. Ia meminta kebijakan ini tidak menimbulkan ketidakpastian baru bagi guru. Hetifah menilai Hari Guru adalah panggilan moral memperbaiki kesejahteraan guru. Ia meminta pemerintah memberi jaminan nyata bagi masa depan guru.
Hetifah menyebut guru berpengalaman harus diprioritaskan dalam penataan ASN. Ia meminta proses PPPK dilakukan adil dan tidak diskriminatif. Ia menekankan penghapusan status honorer tidak boleh menghapus hak guru. Serta ia menyebut gaji layak dan perlindungan sosial harus dijamin regulasi baru.
Hetifah meminta koordinasi lintas kementerian untuk menghindari ketimpangan regulasi. Ia menilai perbedaan aturan pendidikan umum dan madrasah berisiko menelantarkan guru. Dan ia mengingatkan status guru honorer akan berakhir pada 2025 sesuai UU ASN. Ia meminta regulasi teknis PPPK Paruh Waktu segera diterbitkan oleh pemerintah.
Respons Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X Prayogi R Saputra menilai situasi ini sangat serius. Ia menegaskan tugas negara adalah melindungi, melayani, dan mengatur rakyat.
Partai X menilai masalah honorer mencerminkan lemahnya tata kelola kepegawaian. Partai X menegaskan guru tidak boleh diperlakukan sebagai tenaga sementara.
Prayogi menekankan kebijakan pendidikan harus menjamin martabat guru. Ia menilai ketidakjelasan status berpotensi merusak kualitas layanan pendidikan.
Kritik Berdasarkan Prinsip Partai X
Partai X menegaskan pendidikan adalah tanggung jawab negara sepenuhnya. Negara wajib menghadirkan keadilan bagi tenaga pendidik di seluruh daerah. Partai X menolak kekuasaan balas budi dalam rekrutmen guru. Seleksi ASN harus profesional dan berpihak pada meritokrasi.
Partai X menilai guru adalah pilar peradaban bangsa. Kebijakan yang melemahkan guru dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Partai X meminta pemerintah menghentikan status honorer segera. Status honorer dianggap tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip pelayanan publik.
Partai X meminta percepatan regulasi teknis PPPK. Regulasi yang lambat dianggap menimbulkan kecemasan bagi guru di daerah.Partai X menilai pemerintah daerah harus aktif mengusulkan formasi guru. Mekanisme ini penting untuk menjaga layanan pendidikan di daerah terpencil.
Solusi Partai X
Partai X mengusulkan penguatan anggaran pendidikan untuk kesejahteraan guru. Anggaran harus fokus pada gaji, tunjangan, dan pelatihan profesional.Partai X meminta integrasi data guru nasional untuk mempercepat penataan. Sistem ini penting menghindari ketidaksiapan daerah dalam proses rekrutmen.
Partai X mendesak evaluasi kinerja sekolah terkait distribusi guru. Evaluasi penting memastikan kebutuhan tenaga pendidik terpenuhi secara efektif.Partai X mengusulkan percepatan sertifikasi kompetensi bagi semua guru. Sertifikasi penting meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
Prayogi meminta pemerintah menempatkan guru sebagai prioritas kebijakan. Ia menegaskan pendidikan kuat membutuhkan guru yang sejahtera dan terlindungi. Partai X memastikan fungsi kontrol publik terus dijalankan. Partai X berkomitmen menjaga kebijakan pendidikan tetap adil dan berpihak pada guru.
