beritax.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan APBN di era Presiden Prabowo Subianto tetap aman dan berkelanjutan. Pernyataan itu ia sampaikan dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta Pusat.
Ia menepis isu bahwa APBN tidak sustainable dan akan berantakan karena banyaknya program pemerintahan. Menurutnya, semua program Presiden Prabowo telah dirancang dalam kerangka APBN yang prudent dan realistis.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa belanja Kementerian dan Lembaga telah mencapai Rp196 triliun hingga Maret 2025. Sementara belanja non-K/L sebesar Rp217 triliun, dengan fokus pada perlindungan sosial dan kebutuhan dasar rakyat.
Menkeu menambahkan bahwa pembiayaan utang dilakukan secara hati-hati dan antisipatif melalui strategi front loading. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi ketidakpastian global, termasuk potensi gangguan ekonomi dari eksternal.
Partai X: APBN Harus Terasa, Bukan Sekadar Tertulis
Menanggapi pernyataan itu, Partai X mempertanyakan seberapa besar dampak terhadap kehidupan rakyat. “APBN tidak boleh hanya kuat di atas kertas, tapi harus bisa mengisi perut rakyat,” ujar Rinto Setiyawan.
Rinto, Anggota Majelis Tinggi Partai X, menegaskan bahwa tugas pemerintah ada tiga: melindungi, melayani, dan mengatur. Menurutnya, klaim pemerintah tidak cukup jika rakyat masih antre minyak goreng dan gagal panen karena pupuk mahal.
“Kalau program banyak tapi rakyat tetap susah, itu bukan sukses, tapi kemasan semata,” lanjutnya.
Prinsip Partai X: Anggaran Harus Pro-Rakyat dan Akuntabel
Partai X menyerukan agar APBN difokuskan pada kepentingan masyarakat paling rentan dan tertinggal. Transparansi, keadilan distribusi, dan keterlibatan publik adalah prinsip utama dalam pengelolaan APBN versi Partai X.
“Dana desa, subsidi, dan TKD harus diawasi dan tepat sasaran, bukan hanya jadi headline pencitraan,” tegas Rinto.
Ia juga menyoroti bahwa ukuran keberhasilan bukan pada besarnya anggaran, tapi hasil nyata di lapangan. Jika rakyat masih kesulitan, berarti APBN belum menyentuh esensi keadilan dan pelayanan publik. Partai X juga mengkritisi narasi ‘Indonesia cerah’ yang digaungkan tanpa mengaitkan pada kondisi riil masyarakat.
“Yang rakyat perlukan bukan janji surplus, tapi harga stabil dan penghasilan cukup buat hidup layak,” kata Rinto.
Ia menambahkan bahwa APBN jangan hanya jadi alat naratif, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan rakyat sehari-hari. “Postur APBN boleh sehat, tapi kalau meja makan rakyat tetap kosong, itu pertanda program belum mengakar,” pungkasnya.
