Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana ambisius untuk memulai pembangunan 30 proyek raksasa di tahun 2025, meningkat dari target awal. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan sekitar 8 juta lapangan kerja baru. Proyek-proyek tersebut mencakup berbagai sektor strategis. Termasuk infrastruktur transportasi, energi, dan industri, yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Kami sudah memutuskan untuk mulai tahun ini, kurang lebih hamper 30 proyek-proyek besar. Kita lihat terus mulai 20, 21, tapi kita lihat ada kemampuan kemungkinan bisa mencapai hampir 30 proyek cukup besar,” ujar Prabowo, dikutip dari Kompas.com.
Meski mendapat respons positif, kebijakan ini juga menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Terlebih, dari berbagai pengalaman sebelumnya, proyek infrastruktur berskala besar sering kali menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan anggaran, pengawasan, bahkan mangkrak, serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
Partai X: Pemerintah Harus Bertanggung Jawab Secara Transparan
Menanggapi rencana besar ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan menegaskan, Proyek-proyek ini harus benar-benar sejalan dengan prinsip dasar pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan.
“Kami mengingatkan agar proyek-proyek ini tidak hanya menjadi ajang pembangunan fisik semata, tetapi juga harus mencerminkan keberpihakan nyata terhadap rakyat. Pemerintah bukan hanya sebagai eksekutor proyek, tetapi sebagai pemegang amanah yang harus memastikan kesejahteraan seluruh rakyat,” ujarnya.
Partai X yang berpegang teguh pada prinsip negara, pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat, menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan. Oleh karena itu, setiap kebijakan pembangunan harus dijalankan dengan tata kelola yang baik serta memastikan tidak ada celah bagi praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang.
Pembangunan Presiden Prabowo Harus Berdampak Nyata bagi Rakyat
Rinto menjelaskan, kesejahteraan rakyat tidak hanya diukur dari banyaknya proyek yang dicanangkan. Tetapi juga dari bagaimana proyek tersebut mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Prinsip sejahtera menurut Partai X adalah kondisi di mana kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan dapat terpenuhi secara merata dan berkelanjutan.
“Kami mendukung pembangunan, tetapi pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya keuntungan segelintir pihak. Setiap proyek harus dipastikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar angka di atas kertas,” jelasnya.
Pengawasan Ketat dan Partisipasi Publik
Guna memastikan proyek ini berjalan sesuai dengan harapan, Partai X mendorong pengawasan ketat dari berbagai pihak. Termasuk lembaga independen dan masyarakat sipil. Transparansi anggaran, proses tender yang terbuka, serta keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan menjadi kunci utama agar proyek ini benar-benar menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi dan ketenagakerjaan di Indonesia.
“Semoga proyek ini bukan sekedar menjadi pencitraan semata. Tetapi benar-benar bisa membuktikan efektivitas pemerintahan dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Rinto.
