beritax,id – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan pentingnya pemenuhan izin usaha bagi destinasi wisata. Adapun agar potensi masalah hukum tidak berujung pada penutupan sepihak yang merugikan banyak pihak. Hal ini menyusul penyegelan empat destinasi wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang diduga melanggar aturan hukum dan berkontribusi pada bencana banjir.
Menteri Widiyanti menekankan bahwa sektor pariwisata harus tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian alam. Destinasi wisata wajib memenuhi seluruh perizinan yang berlaku, termasuk persetujuan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung sesuai ketentuan.
“Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk memfasilitasi perkembangan pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” ujar Widiyanti dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.
Partai X: Perizinan Harus Jadi Prioritas, Bukan Formalitas
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Diana Isnaini, menyoroti langkah pemerintah tersebut dengan mengingatkan bahwa penegakan aturan harus berjalan adil dan transparan. Diana menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi harus menjadi prioritas bagi pelaku usaha. Agar tidak merugikan masyarakat maupun pelaku usaha lainnya yang taat aturan.
“Jangan sampai sektor pariwisata yang berpotensi meningkatkan ekonomi justru berubah menjadi wisata masalah. Dikarenakan kelalaian pihak tertentu dalam mengurus izin,” ujar Diana Isnaini.
Partai X menilai bahwa pemerintah harus lebih serius dalam mengawasi proses perizinan sejak awal. Hal ini agar tidak muncul kesan pembiaran yang kemudian berujung pada tindakan represif seperti penutupan sepihak.
“Kami berharap pemerintah tidak hanya bertindak setelah terjadi pelanggaran. Melainkan lebih proaktif dengan membangun sistem yang memudahkan pelaku usaha memenuhi kewajibannya,” tegas Diana.
Prioritas Keberlanjutan dan Keamanan
Partai X juga menegaskan bahwa selain penegakan hukum, pemerintah harus memastikan bahwa langkah tersebut diikuti dengan edukasi bagi para pelaku usaha wisata. Pemahaman yang jelas mengenai regulasi, terutama yang terkait dengan kawasan konservasi dan sensitif secara ekologis, harus ditingkatkan agar insiden serupa tidak berulang.
“Masyarakat butuh tempat wisata yang nyaman dan aman, namun keberlanjutan lingkungan harus tetap menjadi perhatian utama. Jangan sampai pembangunan yang tak terkendali justru menimbulkan bencana,” imbuh Diana Isnaini.
Dengan mengacu pada prinsip Partai X yang mengedepankan tata kelola yang transparan, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, Diana menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan kebijakan terkait wisata benar-benar dijalankan sesuai aturan yang berlaku.
