beritax.id – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menilai Pemkot Surabaya telah menunjukkan tanggung jawab saat demonstrasi ricuh. Ia menyebut Wali Kota Eri Cahyadi hadir langsung di lapangan ketika situasi Balai Kota memanas. Kehadiran itu disebut bukti empati pemimpin terhadap rakyat di tengah kondisi kacau.
Fathoni menjelaskan Wali Kota Eri tidak hanya hadir saat malam ricuh, tetapi juga meninjau kota esok harinya. Ia bahkan memimpin pembersihan jalan rusak akibat aksi. Menurutnya, tindakan ini membuktikan pemkot tidak hadir sesaat, melainkan berkomitmen hingga pemulihan selesai. Kehadiran pemimpin dianggap menenangkan masyarakat.
Partai X: Empati Bukan Substansi
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa empati pemimpin di lapangan belum cukup menyelesaikan akar persoalan. Negara, kata Rinto, memiliki tiga tugas utamayaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Kehadiran simbolik tanpa solusi konkret hanya menunda kekecewaan rakyat.
Partai X menegaskan prinsipnya: Negara = Bus, Rakyat = Penumpang, Pemerintah = Sopir. Pemimpin hanya pengemudi, bukan pemilik. Namun kini sopir merasa berhak atas bus. Rakyat yang seharusnya pemilik kedaulatan justru sekadar penonton. Surabaya pasca ricuh menunjukkan lemahnya sistem perlindungan warga.
Kritik atas Cara Pandang Pemerintah
Partai X menilai pemerintah kota terlalu menekankan aspek kehadiran fisik, bukan substansi kebijakan. Kehadiran pemimpin di lapangan memang penting, tetapi kebutuhan rakyat jauh lebih besar. Warga membutuhkan jaminan pekerjaan, layanan publik, hingga pemulihan ekonomi pascademo, bukan sekadar pembersihan jalan.
Prinsip Partai X menekankan bahwa rakyat pemilik kedaulatan, sementara pejabat hanyalah pelayan. Kesejahteraan rakyat mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan rasa aman. Politik harus efektif, transparan, serta berpihak pada keadilan sosial. Tanpa itu, negara hanya tampak hadir secara simbolis.
Solusi Partai X
Partai X mengusulkan solusi nyata: pertama, membangun mekanisme musyawarah kenegarawanan melibatkan warga, intelektual, agama, TNI/Polri, dan tokoh budaya. Kedua, memperkuat pemaknaan Pancasila sebagai dasar kebijakan rakyat, bukan jargon kosong. Ketiga, digitalisasi birokrasi untuk memastikan layanan publik transparan dan akuntabel. Keempat, pendidikan moral agar rakyat memahami hak dan kewajibannya.
Partai X menegaskan, rakyat Surabaya tidak hanya butuh kehadiran pemimpin, tetapi juga kebijakan nyata yang menyejahterakan. Tanggung jawab pemkot bukan sekadar hadir, melainkan memastikan rakyat tidak terus dilupakan.
